DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 118 Tahun 2024

Nomor: 118
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang ……/2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
12.Peraturan....../3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
7.Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya tidak berwujud (intangible) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
8.Analisis……./4
8.Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya berwujud (intangible) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
9.Kalkulator ASB adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung besaran pagu/plafon anggaran dan alokasi objek belanja untuk suatu aktivitas berdasarkan beban kerjanya.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu subkegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

TIPE ASB

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

a.Deskripsi;
b.Pengendali Belanja;
c.Satuan Pengendali Belanja Tetap;
d.Satuan Pengendali Belanja Variabel;
e.Rumus Penghitungan Belanja Total;
f.Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
g.Keterangan. Pasal……/5

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 8

(1)Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja subkegiatan/aktivitas berubah-ubah.
(2)Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas.
(3)Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap subkegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing subkegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume subkegiatan/aktivitas.

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari subkegiatan/aktivitas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang ……/2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
12.Peraturan....../3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
7.Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya tidak berwujud (intangible) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
8.Analisis……./4
8.Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan total belanja sub kegiatan/aktivitas yang bentuk output kegiatannya berwujud (intangible) yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
9.Kalkulator ASB adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung besaran pagu/plafon anggaran dan alokasi objek belanja untuk suatu aktivitas berdasarkan beban kerjanya.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu subkegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

TIPE ASB

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

Pasal 5

Komponen ASB meliputi:

a.Deskripsi;
b.Pengendali Belanja;
c.Satuan Pengendali Belanja Tetap;
d.Satuan Pengendali Belanja Variabel;
e.Rumus Penghitungan Belanja Total;
f.Batasan Alokasi Objek Belanja; dan
g.Keterangan. Pasal……/5

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari subkegiatan/aktivitas.

Pasal 8

(1)Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja subkegiatan/aktivitas berubah-ubah.
(2)Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja subkegiatan/aktivitas.
(3)Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap subkegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari subkegiatan/aktivitas.