DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
7.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
11.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional;
15.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Badan, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang ……../4
4. c.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Batas Wilayah Darat;
  2. 2.Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar; dan
  3. 3.Sub Bidang Lintas Batas.
5. d.Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat;
  2. 2.Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut; dan
  3. 3.Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
6. e.Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah;
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
  3. 3.Sub Bidang Kerjasama Teknik.
7. f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama yang menjadi kewenangan Daerah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri;
3. c.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri;
4. d.pelaksanaan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
5. e.pelaksanaan koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
6. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama;
7. g.pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. h.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, megarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
1. a.penetapan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
2. b.perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
3. c.penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
4. d.pelaksanaan pengkooridnasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
5. e.pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta kooridnasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi biorkrasi, Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkup badan;
7. g.pengawasan terhdadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan badan;
8. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
9. i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
10. j.pelaksanaan funsi lain dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan Kawasan perbatasan, dan Kerjasama yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan pengembangan sumber daya manusia;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat ……../6
(3)Sekretariat, terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan ……../7
12. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
1. b.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. c.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. d.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. e.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. f.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. g.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. h.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. i.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. j.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. k.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
11. l.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. n.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
14. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah.
(2)Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
3. c.penyiapan ………/8
4. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah
5. d.pelaksanaan koordinasi koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
6. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
7. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. a.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah, terdiri atas :
10. a.Sub Bidang Batas Wilayah Darat;
11. b.Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar; dan
12. c.Sub Bidang Lintas Batas.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Batas Wilayah Darat, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan batas wilayah darat;
6. f.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
7. g.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah.
(2)Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau pulau terluar;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan batas wilayah laut dan pulau pulau terluar;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah.
(3)Sub ……../9
(3)Sub Bidang Lintas Batas, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan lintas batas;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan administratif dibidang lintas batas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pembinaan di bidang lintas batas;
5. e.melakukan fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas;
6. f.melaksanakan koordiasi pelintasan batas dengan instansi terkait;
7. g.melaksanakan verifikasi penduduk perbatasan;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas;
9. i.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelayanan administratif dalam lintas batas;
10. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah.

Pasal 10

(1)Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
(2)Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat;
2. b.Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut; dan
3. c.Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Pasal ……../10

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…