DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 120 Tahun 2024

Nomor: 120
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Papua kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki batas usia pensiun dipandang perlu diberikan penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki batas usia pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang………./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan………./3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 15);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Papua;
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
8.Badan………./4
8.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
9.Ahli Waris adalah suami/istri/orang tua/anak/kakek/cucu/kemenakan/ saudara sedarah yang berhak atas warisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10.Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berupa emas.
(2)Bentuk dan besaran gram emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Harga satuan emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Papua.

BAB IV

WAKTU PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Penghargaan diserahkan satu kali dalam satu tahun bagi PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun dan PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
(2)Dalam hal proses pengadaan penghargaan belum selesai sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diserahkan setelah proses pengadaan selesai.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Gubernur menetapkan PNS penerima penghargaan.
(2)PNS penerima penghargaan diundang untuk hadir dalam acara penyerahan penghargaan.
(3)Dalam………./5
(3)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, penerima penghargaan dapat dikuasakan.
(4)Penghargaan kepada PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diserahkan kepada ahli waris.
(5)Penghargaan yang tidak diambil hingga kurun waktu 3 (tiga) tahun, akan dialihkan ke PNS penerima penghargaan yang lain.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya atas Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB VII

KATENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura Pada tanggal 16 Desember 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si. MAYJEN (Purn) Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 17 Desember 2024 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 120 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM NELWAN SAGRIM,SH.,M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Papua kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki batas usia pensiun dipandang perlu diberikan penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang………./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan………./3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 15);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
4.Gubernur adalah Gubernur Papua;
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
8.Badan………./4
8.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
9.Ahli Waris adalah suami/istri/orang tua/anak/kakek/cucu/kemenakan/ saudara sedarah yang berhak atas warisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10.Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KATEGORI PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

(1)Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berupa emas.
(2)Bentuk dan besaran gram emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Harga satuan emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Papua.

BAB IV

WAKTU PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 4

(1)Penghargaan diserahkan satu kali dalam satu tahun bagi PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun dan PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
(2)Dalam hal proses pengadaan penghargaan belum selesai sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diserahkan setelah proses pengadaan selesai.

BAB V

MEKANISME PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Gubernur menetapkan PNS penerima penghargaan.
(2)PNS penerima penghargaan diundang untuk hadir dalam acara penyerahan penghargaan.
(3)Dalam………./5
(3)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, penerima penghargaan dapat dikuasakan.
(4)Penghargaan kepada PNS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diserahkan kepada ahli waris.
(5)Penghargaan yang tidak diambil hingga kurun waktu 3 (tiga) tahun, akan dialihkan ke PNS penerima penghargaan yang lain.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya atas Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB VII