DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 121 Tahun 2024

Nomor: 121
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Desain Olahraga Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
11.Peraturan ……/3
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
18.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);
19.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan DOD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
20.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607); MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI PAPUA. BAB ……/4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Desain Besar Olahraga Nasional, yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4.Desain Olahraga Daerah, yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistemik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
9.Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi adalah organisasi oahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
10.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
11.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan DOD.
14.Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
15.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
16.Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17.Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17.Olahraga ……/5
18.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19.Komite Paralimpik Nasional Indonesia (National Paralimpic Committee of Indonesia), yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
20.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Pasal 2

(1)DOD bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
2. b.meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktifitas olahraga prestasi daerah; dan
3. c.memajukan perekonomian daerah berbasis olahraga.
(2)DOD berfungsi untuk memberikan arah bagi Pemerintah Provinsi, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penyelenggaraan DOD;
b.Penetapan Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
c.Promosi dan Degradasi Cabang Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
d.Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan DOD;
e.Pendanaan DOD; dan
f.Penutup.

Pasal 4

(1)Sistematika DOD sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Visi, Misi, Prinsip, Tujuan, dan Sasaran DOD, yang terdiri dari Visi DOD, Misi DOD, Prinsip DOD, Tujuan DOD dan Sasaran DOD;
3. c.Kebijakan, Strategi dan Penyelenggaraan DOD, yang terdiri dari Kebijakan DOD, Strategi DOD dan Penyelenggaraan DOD;
4. d.Peta Jalan DOD, yang terdiri dari Tabel 1 Peta Jalan, Tabel 2 Sasaran dan Target DOD Provinsi Papua Tahun 2021-2045; dan
5. e.Penutup.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
1. a.visi dan misi kebijakan keolahragaan di Provinsi Papua dengan visi dan misi DBON; dan
2. b.rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
(3)Sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ……/6

BAB II

PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 5

(1)DOD memuat :
1. a.visi dan misi;
2. b.prinsip;
3. c.tujuan dan sasaran;
4. d.kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD; dan
5. e.peta jalan DOD.
(2)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD Provinsi Papua yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
(3)Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
(4)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
(5)Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
(6)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
(7)Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
(8)Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Pasal 6

(1)Peta jalan DOD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahap pertama tahun 2021-2024;
2. b.tahap kedua tahun 2025-2029;
3. c.tahap ketiga tahun 2030-2034;
4. d.tahap keempat tahun 2035-2039; dan
5. e.tahap kelima tahun 2040-2045.
(2)Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
(3)Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
(4)Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(5)Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
(6)Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan. Pasal ……/7

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi Papua menyusun peta jalan DOD Provinsi Papua mulai tahap kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(2)Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
(3)Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan DOD, meliputi :
1. a.Olahraga Masyarakat;
2. b.Olahraga Pendidikan:
3. c.Olahraga Prestasi; dan
4. d.Industri Olahraga.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk Periode Tahun 2O25-2045.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara sinergis, dengan:
1. a.Organisasi Olahraga;
2. b.Dunia usaha dan industri;
3. c.Masyarakat;
4. d.Perseorangan;
5. e.Akademisi; dan
6. f.Media.
(2)Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi dengan melibatkan perangkat daerah dan mitra kerja.
(2)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
(3)Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Provinsi;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD; dan
3. c.mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DOD.
(4)Tim Koordinasi Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(5)Susunan ……/8
(5)Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Ketua : Gubernur;
2. b.Wakil Ketua : Wakil Gubernur;
3. c.Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah;
4. d.Sekretaris : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
5. e.Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan; : 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; : 3. Kepala Dinas Kesehatan; : 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; : 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; : 6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil; : 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; : 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama : 9. Kepala Badan Usaha Milik Daerah; : 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; : 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; : 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
(6)Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
11.Peraturan ……/3
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
18.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715);
19.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan DOD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
20.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607); MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI PAPUA. BAB ……/4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Desain Besar Olahraga Nasional, yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
4.Desain Olahraga Daerah, yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistemik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Induk Organisasi Kepengurusan Provinsi/Asosiasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
9.Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi adalah organisasi oahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
10.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
11.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan DOD.
14.Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah provinsi.
15.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
16.Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17.Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17.Olahraga ……/5
18.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19.Komite Paralimpik Nasional Indonesia (National Paralimpic Committee of Indonesia), yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
20.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.

Pasal 2

(1)DOD bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
2. b.meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktifitas olahraga prestasi daerah; dan
3. c.memajukan perekonomian daerah berbasis olahraga.
(2)DOD berfungsi untuk memberikan arah bagi Pemerintah Provinsi, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penyelenggaraan DOD;
b.Penetapan Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
c.Promosi dan Degradasi Cabang Olahraga Unggulan Provinsi Papua;
d.Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan DOD;
e.Pendanaan DOD; dan
f.Penutup.

Pasal 4

(1)Sistematika DOD sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Visi, Misi, Prinsip, Tujuan, dan Sasaran DOD, yang terdiri dari Visi DOD, Misi DOD, Prinsip DOD, Tujuan DOD dan Sasaran DOD;
3. c.Kebijakan, Strategi dan Penyelenggaraan DOD, yang terdiri dari Kebijakan DOD, Strategi DOD dan Penyelenggaraan DOD;
4. d.Peta Jalan DOD, yang terdiri dari Tabel 1 Peta Jalan, Tabel 2 Sasaran dan Target DOD Provinsi Papua Tahun 2021-2045; dan
5. e.Penutup.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
1. a.visi dan misi kebijakan keolahragaan di Provinsi Papua dengan visi dan misi DBON; dan
2. b.rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
(3)Sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ……/6

BAB II

PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 5

(1)DOD memuat :
1. a.visi dan misi;
2. b.prinsip;
3. c.tujuan dan sasaran;
4. d.kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD; dan
5. e.peta jalan DOD.
(2)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD Provinsi Papua yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
(3)Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
(4)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
(5)Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
(6)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
(7)Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
(8)Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Pasal 6

(1)Peta jalan DOD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahap pertama tahun 2021-2024;
2. b.tahap kedua tahun 2025-2029;
3. c.tahap ketiga tahun 2030-2034;
4. d.tahap keempat tahun 2035-2039; dan
5. e.tahap kelima tahun 2040-2045.
(2)Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
(3)Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
(4)Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
(5)Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
(6)Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan. Pasal ……/7

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi Papua menyusun peta jalan DOD Provinsi Papua mulai tahap kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(2)Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
(3)Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan DOD, meliputi :
1. a.Olahraga Masyarakat;
2. b.Olahraga Pendidikan:
3. c.Olahraga Prestasi; dan
4. d.Industri Olahraga.
(2)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk Periode Tahun 2O25-2045.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara sinergis, dengan:
1. a.Organisasi Olahraga;
2. b.Dunia usaha dan industri;
3. c.Masyarakat;
4. d.Perseorangan;
5. e.Akademisi; dan
6. f.Media.
(2)Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Provinsi dengan melibatkan perangkat daerah dan mitra kerja.
(2)Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan perangkat daerah terkait.
(3)Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Provinsi;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DOD; dan
3. c.mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DOD.
(4)Tim Koordinasi Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(5)Susunan ……/8
(5)Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Ketua : Gubernur;
2. b.Wakil Ketua : Wakil Gubernur;
3. c.Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah;
4. d.Sekretaris : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
5. e.Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan; : 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; : 3. Kepala Dinas Kesehatan; : 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; : 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; : 6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil; : 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; : 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama : 9. Kepala Badan Usaha Milik Daerah; : 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; : 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; : 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
(6)Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.