DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini di atur tentang Pemberian Insentif bagi tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada 16 (enam belas) rumah sakit rujukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pencegahan covid-19 di Provinsi Papua. Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.Perhitungan hari kerja dalam pemberian Insentif COVID-19 adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja. Pembayaran Insentif COVID-19 dilakukan setiap bulan melalui rekening gaji pegawai bagi RSU milik Provinsi dan Rekening Rumah Sakit bagi tenaga kesehatan kabupaten/kota serta Rekening Rumah Sakit Rujukan/ Pendamping selain Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota. Pembayaran Insentif COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dilakukan selama pemberlakuan status tanggap darurat dimana petugas kesehatan berada. pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan yang bekerja pada RSUD Provinsi, RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura dibebankan pada APBD Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan bantuan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangan secara selektif dan tidak tumpang tindih untuk pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan adalah untuk mempertahankan loyalitas, semangat kerja serta mutu layanan kesehatan dalam upaya penanganan COVID-9;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Penunjang Medis Pada 16 (Enam Belas) Rumah Sakit Rujukan Dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian Dan Pencegahan COVID-19 Di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang ........./2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah dubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
14.Peraturan ......../3
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA 16 (ENAM BELAS) RUMAH SAKIT RUJUKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Penunjang Medis di luar gaji utamanya, untuk memotivasi atau mendorong tenaga kesehatan tersebut untuk mempertahankan loyalitas, semangat kerja serta mutu layanan kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19.
2.Rumah Sakit Rujukan COVID-19 , yang selanjutnya disingkat RS COVID-19 adalah RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSK Jiwa Abepura, RSU TNI AD Marthen Indey Kota Jayapura, RSU POLRI Bhayangkara Kota Jayapura, RSU Provita Kota Jayapura, RSU Dian Harapan Jayapura Kota Jayapura, RSU TNI AL Soedibjo Sardadi Jayapura, RSUD Yowari Kab Jayapura, RSUD Biak, RSUD Nabire, RSUD Timika, RSUD Paniai, RSUD Wamena, RSUD Merauke dan RSUD Mappi.
3.Tenaga ......../4
3.Tenaga Kesehatan ialah tenaga kesehatan yang berstatus sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis yang bekerja pada RS COVID-19.
4.Tenaga Medis ialah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis terdiri dari Staf Medik Struktural dan Staf Medik Fungsional.
5.Paramedis ialah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
6.Penunjang Medis ialah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisinis, radiografer, perekam medis dan teknisi elektromedis.
7.Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur RSUD dan RSJ selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
8.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
9.Resiko Kerja adalah tingkat imbas negatif yang berpotensi menimpa PNS dan CPNS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan.
10.Kegawatdaruratan adalah tingkat beban kerja PNS dan CPNSberupa kesegeraan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terancam keselamatan jiwanya.
11.Tindakan Keperawatan adalah Rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang langsung diberikan oleh tenaga medis paramedis/penunjang medis kepada pasien guna memenuhi kebutuhan pasien
12.Capaian kinerja adalah penilaian terhadap target atau standar medis yang telah ditentukan dalam rencana kerja individu oleh atasan lansung atau Pejabat yang ditunjuk.
13.Kehadiran adalah tingkat kehadiran PNS selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif COVID-19 bertujuan :

a.peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang kesehatan;
b.mempertahankan moralitas, loyalitas serta meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan;
c.peningkatan disiplin dan kinerja tenaga kesehatan; dan
d.mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Pasal 3

(1)Insentif COVID-19 diberikan kepada tenaga kesehatan yang meliputi :
1. a.tenaga medis;
2. b.paramedis; dan
3. c.penunjang medis.
(2)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan pengobatan atau perawatan pasien yang diduga terindikasi virus COVID-19.
(3)Tenaga ........./5
(3)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Rumah Sakit Rujukan/Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
1. a.Rumah Sakit Provinsi;
2. b.Rumah Sakit Kabupaten/Kota; dan
3. c.Rumah Sakit Lain yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan/ Pendamping Pasien COVID-19.

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA INSENTIF COVID-19

Pasal 4

(1)Tenaga kesehatan yang berhak menerima Insentif COVID-19 adalah :
1. a.tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Provinsi, yang ditetapkan oleh Direktur;
2. b.tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang daerahnya telah ditetapkan statusnya sebagai Tanggap Darurat oleh Bupati/Walikota; dan
3. c.tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit selain RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Gubernur sebagai Rumah Sakit Rujukan/Pendamping.
(2)Tenaga Kesehatan yang tidak berhak menerima Insentif COVID- 19 adalah :
1. a.Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang daerahnya belum ditetapkan statusnya sebagai Tanggap Darurat oleh Bupati/ Walikota; dan
2. b.Tenaga Kesehatan yang namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Direktur sebagai tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam panangan COVID-19.

BAB IV

BESARAN MAKSIMAL, KRITERIA DAN BOBOT NILAI

Pasal 5

(1)Besaran maksimal Insentif COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran maksimal Insentif COVID-19 sebagaiamana dimaksud pada ayat
(1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. a.risiko kerja;
2. b.kegawatdaruratan;
3. c.tindakan keperawatan;
4. d.capaian kinerja; dan
5. e.kehadiran.
(3)Kriteria kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberlakukan sebagai pengurang nilai Insentif COVID-19 dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan masa kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ......../6

BAB V

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 6

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan Insentif COVID-19 dilakukan sebagai berikut :

a.pejabat penatausahaan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit membuat daftar perhitungan dan Rekapitulasi Insentif COVID- 19 dengan menggunakan formulir;
b.formulir daftar perhitungan Insentif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini;
c.formulir daftar rekapitulasi Insentif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.daftar perhitungan Insentif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bidang Sumber Daya Manusia; dan
e.daftar perhitungan Insentif COVID-19 yang telah diverifikasi dan daftar Rekapitulasi Insentif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf b disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dalam pemberian Insentif COVID-19.

BAB VI

HARI KERJA

Pasal 7

Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan hari kerja dalam pemberian Insentif COVID-19 adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Pembayaran Insentif COVID-19 dilakukan setiap bulan melalui rekening gaji pegawai bagi RSU milik Provinsi dan Rekening Rumah Sakit bagi tenaga kesehatan kabupaten/kota serta Rekening Rumah Sakit Rujukan/Pendamping selain Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota.
(2)Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Insentif COVID-19 melalui Bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran Insentif COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan atau Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.
(4)Pengajuan pembayaran Insentif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur RSU bersangkutan. Pasal ........./7

Pasal 10

(1)Pembayaran Insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
(2)Pembayaran Insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Golongan I dan Golongan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus);
2. b.Golongan III dikenakan potongan PPh sebesar 5% (lima perseratus); dan
3. c.Golongan IV dikenakan potongan PPh sebesar 15% (lima belas perseratus).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…