DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Perauran Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA. BAB ........./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
7.Kepala Badan ialah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
11.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Papua.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Badan, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. d.Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
5. e.Bidang ………/4
6. e.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  2. 2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
7. f.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  2. 2.Sub Bidang Penanganan Konflik.
8. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan, serta pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan pengembangan sumber daya manusia;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat, terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pasal ………/6

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan inforganisasi masyarakati profil Badan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan ………/7
13. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
5. e.pelaksanaan ……../8
6. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
7. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. b.Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
4. d.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
5. e.menyiapkan dan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
6. f.menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
7. g.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, pemeliharaan integrasi bangsa;
8. h.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila;
9. i.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila;
10. j.menyiapkan dan melaksanakan pemahaman nilai-nilai luhur, revitalisasi dan nilai-nilai pancasila;
11. k.melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
12. l.membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum yang menjadi bawahannya;
13. m.melaporkan ………/9
14. m.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi masyarakat bagi atasan; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. b.membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
3. c.memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. e.menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. f.menyiapkan dan melaksanakan kebijakan karakter bangsa;
7. g.menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembauran suku dan etnis;
8. h.menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bela negara;
9. i.menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
10. j.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan dan pembauran;
11. k.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran,semangat dan jiwa nasionalisme;
12. l.menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
13. m.melaksanakan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
14. n.membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum yang menjadi bawahannya;
15. o.melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi masyarakat bagi atasan; dan
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…