DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat digunakan pedoman untuk LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang Auditinya berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, perlu disusun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. BAB ……/3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Daerah Milik Pemerintah Provinsi Papua.
9.Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pemeriksaan.
10.Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan dan rekomendasi.
11.Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
12.Rekomendasi adalah saran temuan yang wajib dilaksanakan oleh Auditi guna dilakukan perbaikan dan/atau tindakan.
13.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan/perbaikan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan penyelesaian rekomendasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan TLHP bagi Inspektorat dan Auditi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar dalam pelaksanaan TLHP Inspektorat sesuai dengan rekomendasi.

BAB III

PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Auditi sesuai kewenangan yang berlaku yang dituangkan dalam LHP.
(2)LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Wakil Gubernur untuk dibuatkan koreksi internal atau surat rekomendasi.
(3)Koreksi internal atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Auditi, untuk mendapatkan TLHP sesuai rekomendasi. BAB ……./4

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

(1)Auditi terdiri dari :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.BUMD; dan
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pimpinan Auditi wajib melaksanakan TLHP sesuai dengan rekomendasi.
(3)Dalam rangka melaksanakan TLHP, Pimpinan Auditi dapat membentuk Tim.
(4)TLHP berupa jawaban atau penjelasan pelaksanaan rekomendasi dengan melampirkan dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi internal oleh masing-masing Auditi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Inspektorat.
(6)TLHP wajib disampaikan kepada Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

BAB V

PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1)Inspektorat melakukan pemantauan penyelesaian TLHP internal dan eksternal secara berkala.
(2)Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan pemantauan penyelesaian TLHP, yaitu :
1. a.meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Auditi terkait;
2. b.melakukan validasi data jika diperlukan; dan
3. c.menyusun Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
(3)Pelaksanaan pemantauan penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sub bagian yang membidangi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
2. b.rekomendasi dalam proses tindak lanjut;
3. c.rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
4. d.rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
(2)Rekomendasi dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah terdapat kesesuaian antara rekomendasi dengan jawaban dan data pendukung TLHP.
(3)Rekomendasi dinyatakan dalam proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
1. a.antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum lengkap; dan/atau
2. b.antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum sesuai rekomendasi.
(4)Rekomendasi ………/5
(4)Rekomendasi dinyatakan belum ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya LHP, Auditi belum menyampaikan jawaban dan/atau data dukung TLHP.
(5)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.

Pasal 8

(1)Kriteria rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu :
1. a.terjadi force majeure (keadaan kahar);
2. b.perubahan struktur organisasi;
3. c.perubahan kebijakan oleh pemerintah, seperti perubahan kewenangan;
4. d.pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pihak berwenang; dan/atau
5. e.terdapat kesalahan dalam penyusunan LHP.
(2)Rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pertimbangan profesional profesi pengawas/pemeriksa/auditor.
(3)Guna menentukan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, selain mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga pertimbangan Tim Telaah yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sub bagian yang membidangi Program dan Pelaporan melaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris.
(2)Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Gubernur.
(3)Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti yang telah mendapatkan penetapan selanjutnya dihapus dari Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
(4)Dikecualikan dari rekomendasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi kasus, investigasi, dan tuntutan ganti rugi.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dihimpun dalam Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
(2)Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…