DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan berdasarkan pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. BAB ……../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut Anggota DPRP ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
5.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8.Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
1. a.PNS;
2. b.Calon PNS;
3. c.Pejabat Negara;
4. d.Anggota DPRP;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
6. f.Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
7. g.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :

a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada PNS dan PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRP, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRP.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :
1. a.pensiun pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tambahan pengahasilan.

Pasal 5

(1)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRP, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRP.
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(6)Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :
1. a.pensiun pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tambahan pengahasilan.
(7)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yaitu pada bulan April Tahun 2022.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Tunjangan ………/6
(3)Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
(3)Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan berdasarkan pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 April 2022 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 20 April 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIROi berlaku, Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor .. Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumb setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peovinsi/Kabupaten/Kota ...

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…