DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021………/2 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan ………/3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15.Peraturan ………/4
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Akademi ………/5
15.Akademi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
16.Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
17.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
18.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
20.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang ………/6
4. c.Bidang Pembinaan Akademi Komunitas, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Kemahasiswaan.
5. d.Bidang Pendidikan Khusus, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
6. e.Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Peningkatan Mutu;
  2. 2.Seksi Layanan Pendidikan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik.
7. f.Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Akademi Komunitas;
  2. 2.Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa; dan
  3. 3.Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Khusus.
8. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
3. c.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan akademi komunitas;
4. d.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan khusus;
5. e.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang mutu dan layanan Pendidikan;
6. f.pengendalian ………/7
7. f.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketenagaan;
8. g.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan;
9. h.pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pendidikan;
10. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan;
11. j.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. k.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
13. l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. c.mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
5. e.mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
6. f.menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
7. g.menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan ………/8
9. h.mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pendidikan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
10. i.melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk sinkronisasi program;
11. j.menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
12. k.melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasakan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
13. l.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
14. m.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
15. n.mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah; dan
16. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
8. h.pengelolaan ………/9
9. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
10. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
11. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
12. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
13. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan ………/10
10. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP- LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan ………/11
6. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
7. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
8. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
9. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
10. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
11. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
12. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Pembinaan Akademi komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan akademi komunitas.
(2)Bidang Pembinaan Akademi komunitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan akademi komunitas;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan akademi komunitas;
4. d.pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang pembinaan akademi komunitas;
5. e.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang pembinaan akademi komunitas;
6. f.pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang pembinaan akademi komunitas;
7. g.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang pembinaan akademi komunitas;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
9. i.pelaksanaan ………/12
10. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Pembinaan Akademi Komunitas terdiri dari:
1. a.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. b.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. c.Seksi Pembinaan Kemahasiswaan.

Pasal 9

(1)Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pembinaan kurikulum dan penilaian akademi komunitas;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kurikulum dan penilaian akademi komunitas;
4. d.menyusun kurikulum akademi komunitas sesuai kurikulum perguruan tinggi;
5. e.melaksanakan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada akademi komunitas;
6. f.menyusun kurikulum mengacu pada KKIN bidang Pendidikan tinggi sesuai jenjang Pendidikan;
7. g.melaksanakan kurikulum bidang Pendidikan akademi komunitas;
8. h.menevaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan akademi komunitas;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akademi Komunitas.
(2)Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan akademi komunitas;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan akademi komunitas;
4. d.menyusun pedoman/petunjuk teknis pengembangan kelembagaan pendidikan akademi komunitas;
5. e.melaksanakan kerjasama pengembangan pendidikan akademi komunitas dengan BUMN/BUMD, pemangku kewajiban pendidikan, dunia usaha dan industri dalam rangka pelaksanaan pengembangan pendidikan;
6. f.melaksanakan ………/13
7. f.melaksanakan revitalisasi Kolese Pendidikan Guru jenjang pendidikan pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan standarisasi kelembagaan, kurikulum, pendidik dan standarisasi kelulusan;
8. g.melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pengembangan kelembagaan pendidikan akademi komunitas;
9. h.melaksanakan pelatihan analisis kebutuhan pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan akademi komunitas;
10. i.melaksanakan pelatihan penyusunan laporan keuangan terpadu untuk mensinergikan sistem pelaporan pendidikan akademi komunitas berbasis online;
11. j.menyusun rencana kebutuhan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan akademi komunitas;
12. k.merencanakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru pendidikan akademi komunitas;
13. l.melaksanakan studi kelayakan kondisi tanah/lahan untuk mengetahui kesesuaian kondisi tanah dengan standar kebutuhan;
14. m.memfasilitasi pembuatan master plan dan rencana anggaran biaya pembangunan kampus akademi komunitas;
15. n.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan akademi komunitas;
16. o.melaksanakan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan pendidikan akademi komunitas, menginput, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan menyusun data untuk bahan penyusunan kebijakan;
17. p.melaksanakan pelayanan administrasi pemberian bantuan operasional penunjang mutu tata kelola pendidikan akademi komunitas;
18. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
19. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akademi Komunitas.
(3)Seksi Pembinaan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter mahasiswa pendidikan akademi komunitas;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter mahasiswa pendidikan akademi komunitas;
4. d.menyusun ………/14
5. d.menyusun pedoman/petunjuk teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter mahasiswa pendidikan akademi komunitas;
6. e.menyusun pedoman/petunjuk teknis penerimaan mahasiswa baru akademi komunitas;
7. f.menyusun pedoman/petunjuk teknis mutasi mahasiswa akademi komunitas;
8. g.mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter mahasiswa pendidikan akademi komunitas;
9. h.melaksanakan sosialisasi program beasiswa afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
10. i.menyelenggarakan seleksi calon siswa afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
11. j.melaksanakan pembekalan siswa afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
12. k.memfasilitasi keberangkatan siswa afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
13. l.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Pasal 10

(1)Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan pendidikan khusus.
(2)Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan Pendidikan khusus;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan Pendidikan khusus;
4. d.pelaksanaan urusan di bidang kurikulum dan pembinaan, kelembagaan sarana dan prasarana, pembinaan peserta didik dan penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pendidikan khusus dan layanan ………/15 layanan khusus pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri dari:
1. a.Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. b.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. c.Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Penyelenggraraan Tugas Pembantuan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…