DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur bahwa tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota MRP beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, rumah jabatan dan/atau rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas atau tunjangan transportasi, pakaian dinas beserta atributnya, uang duka dan bantuan pengurusan jenazah (dh. pimpinan dan anggota MRP meninggal dunia), uang jasa pengabdian pada akhir masa baktinya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang ........../2 Bahas, 3 September 2019
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
16.Peraturan ........./3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi Papua adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Kepala Daerah ialah Gubernur/Gubernur Papua.
3.Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah Representasi Kultur Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
4.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota MRP, penyediaan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota MRP dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan MRP.
5.Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang MRP.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. BAB ......../4

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota MRP beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2)Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga pimpinan dan anggota MRP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
(3)Jaminan pemberian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD yang besarnya paling tinggi sama dengan premi asuransi bagi kepala daerah ditambah dengan besarnya premi general check up 1 (satu) tahun dan komponen-komponen lainnya yang termasuk dalam jaminan pemeliharaan dan pemilihan kesehatan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

(1)Pimpinan MRP disediakan rumah jabatan masing-masing 1 (satu) unit, beserta perlengkapannya.
(2)Anggota MRP disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.
(3)Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pimpinan dan Anggota MRP berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan atau rumah dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 4

(1)Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan MRP dan rumah dinas Anggota MRP diberikan tunjangan perumahan.
(2)Tunjangan perumahan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dibebankan dari tunjangan rumah dinas yang diterima Pimpinan dan Anggota MRP.
(3)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi Pimpinan MRP dan sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anggota MRP yang dibayarkan setiap bulan. Pasal ......../5

Pasal 5

(1)Pimpinan MRP disediakan kendaraan dinas.
(2)Belanja kendaran dinas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3)Dalam hal Pimpinan berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota MRP disediakan kendaraan dinas.
(2)Dalam hal Pemerintah Provinsi belum menyediakan Kendaraan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota MRP diberikan tunjangan transportasi.
(3)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dibebankan dan dipotong dari tunjangan transportasi yang diterima Pimpinan dan Anggota MRP.
(4)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Pimpinan MRP dan sebesar Rp. 21.870.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk anggota MRP yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota MRP disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretariat MRP.
(2)Standard satuan harga dan jenis pakaian dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.Pakaian Sipil Harian (PSH), sebesar Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.Pakaian Batik Khas Papua, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Dalam hal Pimpinan atau Anggota MRP meninggal dunia kepada ahi waris diberikan :
1. a.uang duka sebesar 3 (tiga) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas; dan
2. b.uang duka sebesar 6 (enam) kali uang reprentasi, apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
(2)Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah sebagai berikut :
1. a.dalam Provinsi Papua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
2. b.luar Provinsi Papua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal ......../6

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota MRP yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota MRP dengan ketentuan :
1. a.masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun di hitung 1 (satu) tahun penuh diberikan uang jasa pengabdian (1) bulan uang reprenstasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
4. d.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
5. e.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
6. f.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan dan Anggota MRP meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Selain uang pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepada Pimpinan dan Anggota MRP yang mengabdi selama 5 (lima) tahun diberikan penghargaan.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian :
1. a.lencana; dan
2. b.cincin emas.
(3)Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seberat 10 (sepuluh) gram, 23 (dua puluh tiga) karat.
(4)Cincin emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seberat 15 (lima belas) gram, 23 (dua puluh tiga) karat.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…