DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 yang besarannya setara 2% (dua persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebesar Rp5.861.910.600.000,- (lima trilyun delapan ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.557.405.258.400,- (satu trilyun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu pengalokasian Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pembagian, pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus serta pembiayaan untuk program strategis lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2020 secara prosentase tetap dibagi dengan ketentuan alokasi 20 % untuk bagian yang dikelola oleh Provinsi dan alokasi 80 % untuk bagian yang dikelola oleh Kabupaten/Kota;
e.bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana otonomi khusus secara nominal akan mengalami perubahan dikarenakan ada tambahan lintas strategis yaitu program suksesi PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020, sehingga memberi pengaruh fluktuatif terhadap transfer pendanaan otonomi khusus yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang ........./2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan ........./3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
20.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN ........./4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3.Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
6.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA OTSUS

Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB ......../5

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA OTSUS

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 yang besarannya setara 2% (dua persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebesar Rp5.861.910.600.000,- (lima trilyun delapan ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
(2)Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota yang merupakan Program bersama : Plafon Dana Otsus 2% dari DAU Nasional Rp5.861.910.600.000 Belanja urusan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Rp.3,915,154,027,000
1. a.Pendidikan (Beasiswa Unggul Papua Dan Pendidikan Lainnya) Rp. 539.000.000.000
2. b.Peningkatan Kesehatan Masyarakat (KPS dan RS) Rp. 581.000.000.000
3. c.Ekonomi Rp. 91.154.027.000
4. d.Keagamaan Rp. 87.600.000.000
5. e.Pengalihan Kewenangan (SMU/SMK) Rp. 947.000.000.000
6. f.PON XX (Pendidikan dan Olahraga) Rp.1.437.000.000.000
7. g.Perencanaan dan Kelembagaan Khusus Rp. 232.400.000.000 Total Yang Dibagi Rp.1,946,756,573,000
8. h.Bagian Kabupaten/Kota 80% Rp.1.557.405.258.400
9. i.Bagian Provinsi Papua 20% Rp. 389.351.314.600 1) Pendidikan 30% Rp. 116.805.000.000 2) Kesehatan 20% Rp. 82.251.600.000 3) Ekonomi 15% Rp. 58.402.000.000 4) Affirmasi 30% Rp. 116,807,314,600 5) Pembinaan Program Otsus 5% Rp. 15,085,400,000
(3)Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Pembiayaan Program Strategis lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sebesar Rp. 1,946,756,577,000,- (satu trilyun sembilan ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu).
(4)Alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi antara daerah Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dan daerah Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen).
(5)Bagian Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar Rp. 389,351,314,600,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan strategis Provinsi.
(6)Bagian Kabupaten/Kota sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari alokasi Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.1.557.405.258.400,- (satu trilyun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal ......../6

Pasal 6

(1)Penetapan besaran alokasi Dana Otsus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan secara berkeadilan yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut :
1. a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. b.Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
3. c.Indeks Jumlah Penduduk;
4. d.Indeks Luas Wilayah;
5. e.Indeks Proporsi Orang Asli Papua (OAP);
6. f.Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota;
7. g.Daerah Otonom Baru; dan
8. h.Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Air Bersih.
(2)Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.

Pasal 7

(1)Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.557.405.258.400,- (satu trilyun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(2)Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut : No Kode Kabupaten/Kota Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp) 1 9401 Merauke 48,495,887,123.16 2 9402 Jayawijaya 51,356,987,511.63 3 9403 Jayapura 46,073,463,891.39 4 9404 Nabire 45,756,973,242.93 5 9408 Kepulauan Yapen 45,992,775,230.57 6 9409 Biak Numfor 32,258,636,567.29 7 9410 Paniai 64,189,783,336.76 8 9411 Puncak Jaya 64,622,624,148.52 9 9412 Mimika 31,309,836,558.85 10 9413 Boven Digoel 59,981,998,273.22 11 9414 Mappi 61,685,777,431.10 12 9415 Asmat 61,939,361,529.60 13 9416 Yahukimo 65,595,198,072.37 14 9417 Pegunungan Bintang 62,592,857,239.28 15 9418 Tolikara 64,759,842,666.91 16 9419 Sarmi 44,404,979,591.99 17 9420 Keerom 29,015,053,505.56 18 9426 Waropen 43,827,566,023.51 19 9427 Supiori 43,402,635,532.33 20 9428 Mamberamo Raya 59,066,221,758.91 21 9429 Nduga 62,185,842,294.06 22 9430 Lanny Jaya 65,793,806,208.36 23 9431 Mamberamo Tengah 61,543,588,793.15 24 9432 Yalimo 61,544,586,915.56 25 9433 Puncak 64,316,106,423.53 26 9434 Dogiyai 61,730,319,464.80 27 9435 Intan Jaya 61,756,420,382.30 28 9436 Deiyai 60,339,107,583.36 29 9471 Kota Jayapura 31,867,021,099.00 Jumlah 1,557,405,258,400.00
(3)Dana ........./7
(3)Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS

Pasal 8

(1)Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan transfer dana dari Pemerintah Pusat.
(2)Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
(3)Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
(4)Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

a.Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
b.Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
c.Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 10

(1)Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran sebelumnya.
(2)Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap I.
(3)Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…