DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura. BLUD RSUD Abepura bertujuan : a. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya; b. mewujudkan sistem manajemen yang jujur bersih dan akuntabel; dan c. mewujudkan lingkungan BLUD RSUD Abepura yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Abepura merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat provinsi yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang ……../2 File Final 19-11-2022
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);
13.Peraturan ………/3
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ Menkes/ PER/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :755);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19.Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 46); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Papua beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Badan ……../4
6.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut RSUD Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua.
8.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abepura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi.
9.Peraturan Internal (Hospital By Laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis oleh Pimpinan BLUD RSUD Abepura yang ditetapkan oleh Gubernur.
10.Pemimpin BLUD RSUD Abepura, yang selanjutnya disebut Direktur ialah Direktur BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Gubernur.
11.Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan BLUD RSUD Abepura yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
12.Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) adalah aturan yang mengatur tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, komite-komite dan internal rumah sakit.
13.Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
14.Pemilik BLUD RSUD Abepura adalah Pemerintah Provinsi.
15.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemerintah Provinsi, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan rumah sakit.
16.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17.Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan ”hospital by laws” dan ”medical staf by laws”, gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di BLUD RSUD Abepura.
18.Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Abepura atas usul Komite Medik.
19.Kewenangan ……../5
19.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
20.Penugasan Klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur BLUD RSUD Abepura kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di BLUD RSUD Abepura berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan.
21.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
22.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
23.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
24.Mitra Bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
25.Satuan Pemeriksa Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di BLUD RSUD Abepura.
26.Kelompok Staf Medis, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter, dokter gigi dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di BLUD RSUD Abepura.
27.Dokter ialah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek di bidang kedokteran dan yang telah terikat perjanjian dengan BLUD RSUD Abepura dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di BLUD RSUD Abepura.
28.Dokter Gigi ialah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek di bidang kedokteran gigi dan yang telah terikat perjanjian dengan BLUD RSUD Abepura dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di BLUD RSUD Abepura.
29.Dokter Tetap Atau Dokter Purna Waktu ialah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di BLUD RSUD Abepura.
30.Dokter Tamu ialah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai BLUD RSUD Abepura, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di BLUD RSUD Abepura untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
31.Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer ialah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di BLUD RSUD Abepura, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu.
32.Dokter Konsultan ialah Dokter Sub Spesialis tertentu yang karena kompetensinya diminta membantu pelayanan medis di BLUD RSUD Abepura.
33.Dokter Paruh Waktu ialah dokter yang mendapat izin tertulis dari Direktur untuk melaksanakan pelayanan medis paruh waktu di BLUD RSUD Abepura.
34.Dokter Muda ialah Mahasiswa yang telah lulus sarjana kedokteran yang sedang mengikuti kepaniteraan klinik di BLUD RSUD Abepura, setelah adanya kerjasama antar institusi yang bersangkutan dengan BLUD RSUD Abepura.
35.Tenaga ……./6
35.Tenaga sukarela ialah tenaga yang secara sukarela mau bekerja di rumah sakit bukan atas permintaan/kebutuhan rumah sakit tetapi bersedia bekerja tanpa mendapat upah bulanan.
36.Surat Keputusan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut SK PPK-BLUD adalah surat keputusan untuk menetapkan pejabat pengelola keuangan BLUD yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
37.Rapat Rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh BLUD RSUD Abepura yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
38.Rapat Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh BLUD RSUD Abepura setiap tahun.
39.Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh BLUD RSUD Abepura diluar jadwal rapat rutin yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan dari hal-hal yang dianggap khusus atau mendesak.
40.Rapat Struktural/Rapat Direktur adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direktur BLUD RSUD Abepura yang dihadiri oleh segenap jajaran struktural BLUD RSUD Abepura.
41.Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Pengawas yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi BLUD RSUD Abepura serta seluruh staf komite medik.

BAB II

NAMA, ALAMAT, VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN DAN PROGRAM

Pasal 2

Nama Rumah Sakit ini yaitu Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, (BLUD RSUD Abepura) Provinsi Papua.

Pasal 3

BLUD RSUD Abepura beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 1 Abepura, Telepon

(0967)581064, fax (0967) 581064.

Pasal 4

BLUD RSUD Abepura mempunyai Visi menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Yang Menyediakan Pelayanan Handal, Berkualitas Dan Mandiri Menuju Papua Sehat.

Pasal 5

BLUD RSUD Abepura mempunyai Misi :

a.memberikan pelayanan kesehatan dengan tulus hati serta berperilaku profesional dan berkualitas;
b.menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, inovatif dan kreatif;
c.menerapkan sistem managemen yang efektif, efisien dan akuntabel; dan
d.memberikan pelayanan dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana prasarana yang memadai.

Pasal 6

(1)BLUD RSUD Abepura mempunyai Motto CERIA.
(2)CERIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.Cekatan : Setiap penanganan klien dalam bertindak selalu cekatan, cepat, tepat dan teliti;
2. b.Efisien : Setiap penanganan klien selalu bertindak efisien/efektif baik dari segi waktu, biaya dan material;
3. c.Ramah : Setiap petugas di lingkungan BLUD RSUD Abepura selalu bersikap ramah kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan informasi tanpa membedakan suku golongan;
4. d.Indah : Selalu menjaga penampilan yang rapih dan menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit sebagai cermin dan kesan pertama bagi pengunjung BLUD RSUD Abepura; dan
5. e.Aman : Selalu memberikan rasa aman kepada klien dan keluarga, karyawan dan orang lain saat berada di lingkungan BLUD RSUD Abepura.

Pasal 7

BLUD RSUD Abepura bertujuan :

a.mewujudkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya;
b.mewujudkan sistem manajemen yang jujur bersih dan akuntabel; dan
c.mewujudkan lingkungan BLUD RSUD Abepura yang bersih, aman, tertib dan nyaman.

Pasal 8

BLUD RSUD Abepura mempunyai program sebagai berikut :

a.meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
b.mengoptimalkan standar sarana dan prasarana rumah sakit;
c.mengoptimalkan promosi dan pemasaran rumah sakit;
d.meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya pengelolaan keuangan;
e.meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia rumah sakit; dan
f.menyelenggarakan penelitian kesehatan utamanya pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1)BLUD RSUD Abepura sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1183/Menkes/SK/XI/194 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1996, RSUD Abepura ditetapkan menjadi Kelas D yang diresmikan oleh Gubernur KDH Tk I Irian Jaya Tahun 1997, setelah itu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/SK/V/1997 Tanggal 20 Mei 1997 RSUD Abepura ditingkatkan kelasnya menjadi Kelas C dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai Radiogram Nomor 061/1983/ Tanggal 2 Juli 1997 dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 107 (seratus tujuh) buah.
(2)RSUD ………/8
(2)RSUD Abepura Kelas C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tahun 2014, dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/389/Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Abepura Berstatus Rumah Sakit Tipe C dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 203 (dua ratus tiga) buah.
(3)RSUD Abepura sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Kelas B Non Pendidikan pada Tahun 2019 dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua menetapkan status RSUD Abepura sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 241 (dua ratus empat puluh) buah.

BAB III

KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 10

BLUD RSUD Abepura sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus atau unit pelayanan publik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…