DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan gubernur ini mengatur tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan (Remunerasi) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Adapun dalam peraturan gubernur ini ditetapkan mengenai ruang lingkup, serta asas dan tujuan, hak dan kewajiban pihak terkait, pendapatan, komponen jasa dalam tarif BLUD RSUD Abepura, besaran jasa sarana dan prasarana serta jasa pelayanan dalam tarif BLUD RSUD Abepura, index dan penilaian, dan pemanfaatan dana sisa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan mutu serta untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan di rumah sakit, perlu dilakukan penyesuaian besaran prosentase jasa sarana/ prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian besaran prosentase jasa sarana/prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit, maka dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pembagian jasa pelayanan di BLUD RSUD Abepura;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan (Remunerasi) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura; Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang ………/2
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentag Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. 8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. 10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 12.Peraturan ………/3
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 20.Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN (REMUNERASI) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA. BAB ………/4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
6.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut RSUD Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua.
8.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abepura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi.
9.Pemimpin BLUD RSUD Abepura, yang selanjutnya disebut Direktur ialah Direktur BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Gubernur.
10.Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan BLUD RSUD Abepura yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSUD Abepura yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12.Dokter ialah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek di bidang kedokteran dan yang telah terikat perjanjian dengan BLUD RSUD Abepura dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di BLUD RSUD Abepura.
13.Dokter Tamu ialah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai BLUD RSUD Abepura, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di BLUD RSUD Abepura untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk tunai dan tagihan yang diperoleh BLUD RSUD Abepura.
15.Biaya adalah sejumlah pengeluaran untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Abepura.
16.Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Abepura yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
17.Tarif ……../5
17.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Abepura, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18.Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Abepura, yang terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
19.Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Abepura atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis pakai habis, bahan non-medis pakai habis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
20.Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
21.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
22.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
23.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
24.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
25.Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya, dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
26.Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
27.Tindakan Medis Bedah adalah tindakan medis pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
28.Tindakan Medis Non Bedah adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
29.Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
30.Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, radiologi, diagnostik, elektromedis diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
31.Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
32.Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu yang meliputi dokter spesialis dan dokter umum, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, termasuk dokter tamu.
33.Jasa ………/6
33.Jasa Keperawatan Dan Jasa Tenaga Administrasi adalah penghasilan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok dan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
34.Jasa Pelayanan Klaim Covid-19 adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Abepura untuk meningkatkan kinerja.
35.Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini.
36.Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kepada kelompok struktural dan kepada direksi dan kelompok struktural (administrasi) di lingkungan BLUD RSUD Abepura.

BAB II

RUANG LINGKUP, UMUM, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan;
b.Hak dan Kewajiban;
c.Pendapatan, Biaya dan Pendanaan;
d.Komponen Jasa Dalam Tarif BLUD RSUD Abepura;
e.Besaran Jasa Sarana dan Prasarana Serta Jasa Pelayanan Dalam Tarif BLUD RSUD Abepura;
f.Index dan Penilaian;
g.Pemanfaatan Dana Sisa;
h.Ketentuan Lain-Lain;
i.Penutup.

Pasal 3

(1)Penggunaan pendapatan BLUD RSUD Abepura dimanfaatkan seluruhnya untuk :
1. a.pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2)Jasa pelayanan merupakan hasil imbal jasa yang diperoleh BLUD RSUD Abepura dari pengguna jasa layanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam komponen tarif BLUD RSUD Abepura dengan besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Imbalan kerja berupa insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan ini.

Pasal 4

Pegawai pindahan dari luar Pemerintah Provinsi, diberikan insentif terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Direktur. Pasal ……../7

Pasal 5

Insentif tidak diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Abepura, apabila yang bersangkutan :

a.menjalani tugas belajar;
b.pensiun;
c.berstatus memasuki masa pensiun atau tidak aktif kerja;
d.berstatus sebagai pegawai titipan lebih dari 1 (satu) tahun;
e.berstatus sebagai titipan diluar BLUD RSUD Abepura;
f.menjalani cuti diluar tanggungan negara;
g.dibebaskan dari jabatan negara;
h.terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar;
i.terbukti menggunakan narkoba; atau
j.menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1)Pembagian Jasa Pelayanan, terdiri atas 3 (tiga) asas :
1. a.penghargaan;
2. b.kebersamaan; dan
3. c.keterbukaan.
(2)Asas Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah imbalan kerja yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat.
(3)Asas Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggungjawab bersama sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/ unit/individu lainnya sesuai dengan peranannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu.
(4)Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bercirikan adanya mekanisme transparansi penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Pasal 7

Jasa pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok bertujuan untuk memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja BLUD RSUD Abepura dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan. BAB ……../8

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)BLUD RSUD Abepura berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk insentif pegawai, yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Abepura.
(2)Setiap pegawai BLUD RSUD Abepura berhak mendapatkan insentif dari jasa pelayanan.
(3)Setiap pegawai penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi jasa pelayanan sebagai imbalan kerja berupa insentif tidak langsung kepada seluruh pegawai BLUD RSUD Abepura.
(4)Setiap produksi kerja dalam bentuk Jasa Pelayanan merupakan pendapatan BLUD RSUD Abepura dan pembagiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap pegawai BLUD RSUD Abepura berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai standar pelayanan minimal.

BAB IV

PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN

Pasal 9

Pendapatan BLUD RSUD Abepura :

a.instalasi gawat darurat;
b.instalasi rawat jalan;
c.instalasi rawat inap;
d.instalasi bedah sentral;
e.HCU/ICU/ NICU/PICU;
f.instalasi farmasi;
g.instalasi radiologi;
h.instalasi laboratorium;
i.instalasi rehabilitasi medik
j.instalasi gizi;
k.pelayanan ambulance;
l.medical check up;
m.pemulasaran jenazah; dan
n.pendapatan lainnya

BAB V

KOMPONEN JASA DALAM TARIF BLUD RSUD ABEPURA

Pasal 10

(1)Tarif BLUD RSUD Abepura terdiri dari jasa :
1. a.sarana prasarana; dan
2. b.pelayanan.
(2)Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengganti biaya fasilitas BLUD RSUD Abepura, biaya operasional BLUD RSUD Abepura, dan biaya tetap BLUD RSUD Abepura berdasarkan harga satuan (unit cost) atau paket pelayanan.
(3)Jasa ……../9
(3)Jasa sarana dan prasarana dipergunakan antara lain untuk :
1. a.kegiatan operasional pelayanan kesehatan untuk mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan;
2. b.kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
3. c.bahan cetak atau alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran pengajuan klaim;
4. d.pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdiri dari belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan, perbaikan saluran air, kamar mandi, WC , wastafel pada ruang rawat inap pasien, biaya tukang, atap dan plavon yang rusak yang beresiko perkembangbiakan bakteri, jamur infeksius, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, service alat kesehatan, dan kebutuhan khusus lainnya yang bersifat cito dan terkait langsung dengan pelayanan bagi pasien; dan
5. e.pelayanan kesehatan luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah yang terdiri dari uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah (home care), konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
(4)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jasa medis, jasa managemen, jasa keperawatan, jasa administrasi, jasa kefarmasian, jasa penunjang medis dan non medis.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…