DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ………/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan ………/3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah ………/4
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas;
  2. 2.Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Transmigrasi.
4. d.Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
  1. 1.Seksi Persyaratan Kerja;
  2. 2.Seksi Pengupahan; dan
  3. 3.Seksi Perselisihan.
5. e.Bidang Koperasi, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. 2.Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
  3. 3.Seksi Pemberdayaan Koperasi.
6. f.Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
  1. 1.Seksi Kewirausahaan;
  2. 2.Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha; dan
  3. 3.Seksi Organisasi dan Tatalaksana Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pembinaan transmigrasi lokal;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pembinaan transmigrasi lokal;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pembinaan transmigrasi lokal;
5. e.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. c.mengkoordinasikan ………/7
4. c.mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
5. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
6. e.mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
7. f.menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
8. g.menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. h.mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
10. i.melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
11. j.menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
12. k.melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
13. l.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
14. m.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
15. n.mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah; dan
16. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan ………/8
2. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
3. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
4. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
5. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
6. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
7. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
8. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
9. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
10. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
11. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
12. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
13. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan ………/9
8. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
9. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian………/10
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelatihan, pengembangan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan transmigrasi.
(2)Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelatihan, pengembangan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
3. c.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan pengawasan ketenagakerjaan;
4. d.penyiapan ………/11
5. d.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan transmigrasi lokal;
6. e.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelatihan, pengembangan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
7. f.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, pengembangan produktivitas kerja dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
8. g.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja;
9. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
10. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
1. a.Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas;
2. b.Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. c.Seksi Pembinaan Transmigrasi.

Pasal 9

(1)Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan produktifitas kerja;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelatihan dan pemagangan;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan pelatihan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
6. f.melaksanakan pengaturan, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan koordinasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi untuk skala Provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan program dan pelaksanaan fasilitasi pemagangan peserta pelatihan kerja;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan program dan pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat;
9. i.melaksanakan pengaturan, penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, dan koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Provinsi;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait dengan standarisasi dan sertifikasi kompetensi dengan instansi terkait;
11. k.melaksanakan ………/12
12. k.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan uji kompetensi;
13. l.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
14. m.melaksanakan penyiapan data kelembagaan lembaga pelatihan kerja/lembaga sertifikasi kompetensi profesi/tempat uji kompetensi;
15. n.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan produktivitas;
16. o.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kurikulum, sistem, metode dan teknik pengembangan produktivitas;
17. p.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah untuk skala Provinsi;
18. q.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi dan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
19. r.melaksanakan penyiapan data pembinaan dan pelaksanaan pengembangan produktivitas tingkat daerah provinsi;
20. s.melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam rangka pengembangan produktivitas tenaga kerja;
21. t.melaksanakan kontrol atas pelaksanaan program pengembangan produktivitas dan pemberian penghargaan produktivitas (shidhakarya) terhadap usaha mandiri kecil dan menengah (UMKM) di daerah;
22. u.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja;
23. v.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
24. w.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
(2)Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan antar kerja daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
5. e.melaksanakan pengklasifikasian kelengkapan persyaratan penerbitan izin LPTKS kabupaten/kota dalam daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan ………/13
7. f.melaksanakan analisis dan verifikasi dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. g.melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penempatan tenaga pada peluang kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Khusus (AKSUS), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
9. h.melaksanakan pengklasifikasian penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. i.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja berkebutuhan khusus dan lanjut usia;
12. k.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. l.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. m.melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin operasional tenaga kerja sukarela luar negeri, tenaga kerja sukarela Indonesia, dan lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
15. n.melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penempatan tenaga kerja sukarela dan lembaga sukarela skala provinsi;
16. o.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sistem, promosi dan pengembangan informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan pemberi kerja baik di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
17. p.melaksanakan kegiatan pencarian, verifikasi dan pemasangan lowongan kerja lintas Kabupaten/Kota dalam dan luar Provinsi;
18. q.melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja lintas Kabupaten/ Kota dalam dan ke luar Provinsi melalui sarana media papan informasi, teknologi informasi berupa website dan sarana media lainnya;
19. r.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan penyuluhan dan bimbingan jabatan (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja) ke pencari kerja dan dunia pendidikan/pelatihan kerja serta konsultasi karir baik secara langsung maupun online;
20. s.melaksanakan ………/14
21. s.melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pengembangan informasi pasar kerja dan unit mobil keliling informasi pasar kerja skala Provinsi;
22. t.melaksanakan penyiapan bahan pengembangan standar pelayanan publik di unit pelaksana pelayanan antar kerja/bursa kerja di Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
23. u.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program pengembangan pasar kerja;
24. v.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
25. w.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
26. x.melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada kepada masyarakat;
27. y.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
28. z.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
(3)Seksi Pembinaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c angka 3, mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan transmigrasi lokal;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan transmigrasi lokal;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan untuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi lokal dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan supervisi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi lokal;
7. g.melaksanakan ………/15
8. g.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya transmigrasi lokal dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah;
9. h.melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. i.melaksanakan penyiapan bahan dan supervisi pelaksanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya terhadap transmigrasi lokal;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan, dan standarisasi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi lokal sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
12. k.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan lahan permukiman, penyiapan prasarana dan sarana permukiman, dan kelayakan permukiman kawasan transmigrasi bagi transmigran lokal sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
13. l.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan transmigrasi;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 10

(1)Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan hubungan indsutrial.
(2)Bidang Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan industrial;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Hubungan Industrial;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan persyaratan pengupahan jaminan sosial;
5. e.pelaksanaan ………/16
6. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian perselisihan;
7. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Hubungan Industrial terdiri dari:
1. a.Seksi Persyaratan Kerja;
2. b.Seksi Pengupahan; dan
3. c.Seksi Perselisihan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…