DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ………/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan ………/3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA. BAB ………/4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Perkebunan Besar Swasta atau Negara, yang selanjutnya disingkat PBS/N adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan dan berbadan hukum.
16.Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, menganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.
17.Zoonosis atau Penyakit Zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.
18.Nomor ………/5
18.Nomor Kontrol Veteriner, yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
19.Hygiene adalah upaya untuk memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit, termasuk dalam konteks makanan dengan menjaga dan memastikan kebersihan makanan mulai dari tahap pengolahan sampai saat dikonsumsi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Perkebunan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perbenihan;
  2. 2.Seksi Produksi; dan
  3. 3.Seksi Perlindungan.
4. d.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perbibitan dan Produksi;
  2. 2.Seksi Kesehatan Hewan; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. e.Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
  1. 1.Seksi Lahan dan Irigasi;
  2. 2.Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin; dan
  3. 3.Seksi Pembiyaan dan Investasi.
6. f.Bidang ………/6
7. f.Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
  1. 1.Seksi Penyuluhan;
  2. 2.Seksi Pengolahan; dan
  3. 3.Seksi Pemasaran.
8. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan produksi perkebunan;
3. c.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan;
4. d.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan;
5. e.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan;
6. f.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
7. g.pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perkebunan dan peternakan;
8. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan peternakan;
9. i.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. j.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
11. k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang perkebunan dan peternakan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. c.mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
5. e.mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
6. f.menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
7. g.menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perkebunan dan peternakan serta menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
9. i.melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk sinkronisasi program;
10. j.menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
11. k.melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. l.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. m.melakukan………/8
14. m.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
15. n.mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
16. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pasal ………/9

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan………/10
7. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
8. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
9. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
10. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
11. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
12. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian………/11

Pasal 8

(1)Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan dan pengendalian perkebunan.
(2)Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
4. d.perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
5. e.pengawasan peredaran dansertifikasi benih di bidang perkebunan;
6. f.pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
7. g.pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
8. h.penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
9. i.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi, perbenihan, perlindungan di bidang perkebunan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
11. k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perkebunan terdiri dari:
1. a.Seksi Perbenihan;
2. b.Seksi Produksi; dan
3. c.Seksi Perlindungan.

Pasal 9

(1)Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan di bidang perkebunan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perbenihan dibidang perkebunan;
4. d.melaksanakan ………/12
5. d.melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang perkebunan;
6. e.melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
7. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
8. g.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan yang beredar;
9. h.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan;
10. i.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan di bidang perkebunan;
11. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan;
12. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
13. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
(2)Seksi Produksi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian lahan perkebunan;
8. h.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
(3)Seksi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
3. c.menyiapkan ………/13
4. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
5. d.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
6. e.melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
7. f.melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
8. g.melakukan pengelolaan data OPT;
9. h.melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
10. i.melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
12. k.melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
13. l.melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang perkebunan;
14. m.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan di bidang perkebunan;
15. n.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
16. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 10

(1)Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan dan peningkatan produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2)Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
4. d.pengelolaan sumber daya genetik hewan;
5. e.perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
6. f.pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. g.pelaksanaan ………/14
8. g.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pembibitan, produksi, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran;
9. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
10. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
1. a.Seksi Perbibitan dan Produksi;
2. b.Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. c.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…