DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ………/2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ………/3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ………/4 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
10.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
11.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
12.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
13.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Jabatan ………/5
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16.Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sumber daya alam hutan dan ekosistemnya.
17.Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dengan pelaksanaan penanaman.
18.Hutan adalah kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
19.Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
20.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
22.Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
24.Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
25.Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
26.Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
27.Kesatuan ………/6
27.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat KPHP adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
28.Hutan Lindung adalah adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat KPHL adalah unit pengelolaan Hutan Lindung terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
30.Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, yang selanjutnya disingkat KPHK adalah unit pengelolaan hutan konservasi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
31.Hutan Kemasyarakatan, selanjutnya yang disingkat HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
32.Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
33.Hutan Rakyat, selanjutnya yang disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
34.Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar.
35.Masyarakat Peduli Api, yang selanjutnya disingkat MPA adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejadian kebakaran hutan dan lahan.
36.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
37.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
38.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
39.Pendapatan ………/7
39.Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
40.Convention on International Trade in Endangered Species yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.
41.Appendix adalah daftar jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam CITES.
42.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
43.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
44.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
45.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
46.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
47.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
48.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
49.Konservasi Sumber Daya Alam adalah mencakup kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
50.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah pencadangan atas sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
51.Instrumen ………/8
51.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.
52.Pelestarian Fungsi Atmosfer adalah mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam.
53.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan, manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
54.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
55.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan kesatuan ekosistem.
56.Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
57.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
58.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
59.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
60.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
61.Bahan ………/9
61.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
62.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
63.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
64.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
65.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
66.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
67.Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
68.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
69.Sistem Tanggap Darurat Sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Perencanaan Kehutanan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
  2. 2.Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
  3. 3.Seksi Rencana Pembangunan Hutan.
4. d.Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
  2. 2.Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
  3. 3.Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, membawahkan:
  1. 1.Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  2. 2.Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat; dan
  3. 3.Seksi Budidaya Tanaman Hutan.
6. f.Bidang Perlindungan Hutan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengamanan Hutan;
  2. 2.Seksi Konservasi Hutan; dan
  3. 3.Seksi Jasa Lingkungan.
7. g.Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
  2. 2.Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
8. h.Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan; dan
  3. 3.Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
9. i.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ………/11

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan program kerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
2. b.perumusan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan hutan;
4. d.pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan KSDAE;
5. e.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan DAS dan RHL;
6. f.pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
7. g.pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan;
8. h.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
9. i.pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. j.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
11. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas dan UPTD;
12. l.pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
13. m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
14. n.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
15. o.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
16. p.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas- tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.Pelaksanaan Cabang Dinas dan UPTD;
8. h.Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. i.Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
10. j.Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat ………/13
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan ………/14
8. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
9. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian ………/15
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan.
(2)Bidang Perencanaan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
4. d.pelaksanaan ………/16
5. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan tata guna hutan dan perpetaan, penggunaan kawasan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan rencana pembangunan hutan serta kemitraan pembangunan kehutanan;
6. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perencanaan Kehutanan terdiri dari:
1. a.Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
2. b.Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan; dan
3. c.Seksi Rencana Pembangunan Hutan.

Pasal 9

(1)Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin pembuatan dan penggunaan koridor di wilayah Provinsi;
7. g.melakukan inventarisasi hutan, pemetaan kawasan hutan, pemetaaan hutan adat, pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penatagunaan hutan dan tata batas hutan produksi dan hutan lindung;
8. h.mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan;
9. i.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
10. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.
(2)Seksi ………/17
(2)Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan hutan buatan berupa hutan tanaman industri;
8. h.melaksanakan pengembangan pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu;
10. j.melaksanakan pengesahan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan masyarakat hukum adat;
11. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.
(3)Seksi Rencana Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
3. c.mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.menyiapkan ………/18
5. d.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
6. e.melaksanakan penyusunan dan penyajian data statistik lingkup dinas;
7. f.melaksanakan penyiapan bahan rapat koordinasi dan teknis berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan hutan;
8. g.melaksanakan penyiapan bahan untuk koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaanhutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
9. h.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak, penataan batas, dan pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. i.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan pembangunan, kelembagaan kehutanan dan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan dan pembinaan organisasi KPH Lindung dan KPH Produksi lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. k.melaksanakan penyusunan Buku Rencana Teknis Kehutanan, Statistik Kehutanan, Data dan Informasi Kehutanan, Neraca Sumber Daya Hutan;
13. l.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
14. m.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
15. n.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
16. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

Pasal 10

(1)Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan.
(2)Bidang ………/19
(2)Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi dan penatausahaan hasil hutan, peredaran dan iuran hasil hutan, serta pengelolaan hasil hutan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, terdiri atas:
1. a.Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
2. b.Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan; dan
3. c.Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…