DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sangat berguna bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang sangat bermutu, efektif dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang ……../2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan ………/3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA. BAB ………/4

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Papua beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut RSUD Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua.
7.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abepura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pemimpin BLUD RSUD Abepura, yang selanjutnya disebut Direktur ialah Direktur BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Gubernur.
13.Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD RSUD Abepura atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD Abepura.
14.Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD RSUD Abepura ialah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Direktur.
15.Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Abepura ialah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Direktur.
16.Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
17.E-Catalogue ………/5
17.E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai penyedia barang/jasa pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD Abepura.
18.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19.Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditanganiakan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD RSUD Abepura baik itu langsung maupun tidak langsung.
20.Pengadaan Barang/Jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan cito.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA A. TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD RSUD Abepura, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD RSUD Abepura dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa yang diberikan fleksibilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu;
b.lebih murah;
c.proses pengadaan yang sederhana; dan
d.cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA A. PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
1. a.Fleksibilitas;
2. b.Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.Jenis Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
5. e.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.Ketentuan Lain-Lain; dan
7. g.Penutup.
(2)Ruang ……../6
(2)Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD RSUD Abepura, dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Ruang Lingkup;
2. b.Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Struktur Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Abepura;
4. d.Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari Informasi Kebutuhan Barang/Jasa, Jenjang Nilai Pengadaan dan Pemaketan dan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
5. e.Persiapan Pemilihan Penyedia, yang terdiri dari Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, Penetapan Metode Kualifikasi, Penetapan Persyaratan Penyedia, Kemitraan, Penetapan Metode Evaluasi Penawaran, Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan dan Penyusunan Dokumen Pemilihan;
6. f.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari Proses Pelaksanaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Selain Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak, Pelaksanaan Pemilihan Melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Untik Penanganan Pekerjaan Tertentu/Mendesak/Darurat dan Pengadaan Barang/Jasa Khusus dan Serah Terima Pekerjaan;
7. g.Pengawasan; dan
8. h.Penutup.
(3)Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD RSUD Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Pengadaan barang dan/atau jasa adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapatan BLUD RSUD Abepura yang sah.
(2)Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Abepura, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hibah yang peruntukannya ditentukan/tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
(4)Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan.
(5)Lain-lain ………/7
(5)Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Abepura yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD Abepura yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Abepura meliputi :
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan/selisih nilai tukar;
4. d.komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD RSUD Abepura;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG/JASA A. INFORMASI KEBUTUHAN BARANG/JASA

Pasal 6

(1)RSUD Abepura sebagai BLUD RSUD Abepura diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

(1)Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain :
1. a.kualitas;
2. b.waktu; dan
3. c.tempat.
(2)Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD Abepura atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
(3)Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi RSUD Abepura maupun bagi pasien.
(4)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan RSUD Abepura dan pasien.

BAB V

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA Secara ringkas, pelaksanaan persiapan pemilihan Penyedia dijelaskan dalam bagan alur berikut :

Pasal 8

(1)Prinsip pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :
1. a.efektif;
2. b.efisiensi;
3. c.praktek bisnis yang sehat;
4. d.efisien;
5. e.transparan; dan
6. f.akuntabel.
(2)Efektif ………./8
(2)Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Abepura harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Abepura, dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
(3)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura menggunakan dana BLUD RSUD Abepura yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
(4)Praktik bisnis yang sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
(5)Efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertangggungjawabkan.
(6)Transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
(7)Akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA A. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA

Pasal 9

Jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :

a.barang (goods);
b.pekerjaan konstruksi (works/construction); dan
c.jasa (services).

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri atas :

a.pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan belanja langsung;
b.pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan pada BLUD RSUD Abepura;dan
c.pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD RSUD Abepura. Pasal ………/9

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…