DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2024

Nomor: 28
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 4.Undang-Undang…/2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 13.Peraturan…/3
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua.
7.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas. 11.Seksi.../4
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
15.Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang melipirti dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
17.Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.
18.Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
19.Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
20.Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
21.Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
22.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23.Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
24.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 25.Konservasi…/5
25.Konservasi sumber daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
26.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
27.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
28.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
29.Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
30.Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
31.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
32.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
33.Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT.
34.Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
35.Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
36.Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37.Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 38.Gross Tonage…/6
38.Gross Tonage/Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah perhitungan volume semua orang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah denga nisi ruangan beeserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
39.Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan

BAB II

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
  2. 2.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
  3. 3.Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya. d.Bidang…/7
4. d.Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Hutan Perikanan;
  2. 2.Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  3. 3.Seksi Usaha dan investasi.
5. e.Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengelolaan Konservasi;
  2. 2.Seksi Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; dan
  3. 3.Seksi pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. f.Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
  2. 2.Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  3. 3.Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang produksi kelautan dan perikanan;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan ruang laut; d.pelaksanaan…/8
4. d.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan sumber daya kelautan danperikanan;
5. e.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
3. c.perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. d.perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas melalui pendidikan dan pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan;
5. e.pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur Dinas;
6. f.penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas;
7. g.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. h.Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
9. i.Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kelautan dan perikanan. Bagian…/9

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian; b.mengoordinasikan…/10
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; f.menyiapkan…/11
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian…/12

Pasal 8

(1)Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan;
(2)Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan produksi kelautan dan perikanan ;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya..
(3)Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
1. a.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. b.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
3. c.Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Pasal 9

(1)Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.melaksanakan…/13
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan wilayah pengelolaan perikanan tangkap;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan identifikasi potensi perikanan tangkap;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan menganalisis penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta pemasangan rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan, kajian, harmonisasi dan evaluasi berkenaan dengan teknologi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dalam rangka pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dalam pengelolaan sumber daya ikan;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis terhadap penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon di wilayah 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap;
15. o.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.
(2)Seksi…/14
(2)Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tempat penampungan ikan hidup, tempat pengolahan ikan, peralatan pengolahan hasil perikanan, instalasi penanganan limbah, peralatan rantai dingin, alat angkut berpendingin, es dan/atau garam, dan kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budi daya tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengingkatan produksi perikanan budidaya tingkat Provinsi melalui penerapan cara budi daya ikan yang baik;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pra sertifikasi/pasca sertifikasi CBIB terhadap usaha budi daya ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha perikanan budi daya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
11. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan usaha perikanan budidaya; l.melaksanakan…/15
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.
(3)Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap budidaya;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memenuhi standar nasional;
6. f.melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan penyiapan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
9. i.melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan prasarana perikanan tangkap dan budidaya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain lahan dan air, saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan telekomunikasi, instalasi penanganan limbah; serta tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana perikanan budi daya sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pakan, obat ikan, geoisolator, pupuk, alat permanen, kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir, dan keramba jaring apung; l.melaksanakan…/16
12. l.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan prasarana dan sarana perikanan budi daya tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) untuk perusahaan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
16. p.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
17. q.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
18. r.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
19. s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

(1)Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan.
(2)Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan; c.penyiapan…/17
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penguatan daya saing produk perikanan dan kelautan;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan, serta usaha dan investasi;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, terdiri dari
1. a.Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Hutan Perikanan;
2. b.Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
3. c.Seksi Usaha dan investasi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…