DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020. Pemberian e-TPP bertujuan : a. peningkatan kualitas pelayanan publik; b. peningkatan disiplin dan kinerja PNS dan CPNS; c. memastikan akurasi data PNS dan CPNS; d. mewujudkan kesejahteraan PNS dan CPNS; e. meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan f. mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari : a. kehadiran; dan b. kepatuhan. Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari : a. prestasi; b. aktivitas kerja; c. kemampuan teknis; dan d. kemampuan interpersonal. Bobot penilaian untuk komponen, terdiri dari : a. disiplin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan b. pencapaian kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus). Bagi PNS yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan APIP wajib dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan e-TPP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan Penghasilan Pegawai telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa dalam rangka akurasi data pegawai, efektifitas penyusunan dan perhitungan tambahan penghasilan, peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengubah kebijakan pemberian tunjangan penghasilan bersyarat menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Elektronik (e-TPP);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang ......./2 Koreksi Biro Hukum. 28-02-2018
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan ........../3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020. BAB ......../4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut e- TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja berbasis Elektronik.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7.Pejabat Eselon II ialah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Biro.
8.Pejabat Eselon III ialah Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
9.Pejabat Eselon IV ialah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.
10.Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11.Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya.
12.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15.Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua.
16.Jabatan Fungsional Umum adalah staf/pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
17.Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
18.Paramedis ........../5
18.Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
19.Penunjang Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisionis, radiografer, perekam medis, dan teknisi elektromedis.
20.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
21.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
22.Disiplin adalah komponen perhitungan e-TPP yang terdiri atas indikator kehadiran dan kepatuhan.
23.Pencapaian Kinerja adalah komponen perhitungan e-TPP yang terdiri atas indikator prestasi, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
24.Kehadiran adalah perekaman data PNS dan CPNS melalui mesin absen digital pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.
25.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
26.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian e-TPP bertujuan :

a.peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.peningkatan disiplin dan kinerja PNS dan CPNS;
c.memastikan akurasi data PNS dan CPNS;
d.mewujudkan kesejahteraan PNS dan CPNS;
e.meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
f.mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA e-TPP

Pasal 3

(1)Pegawai yang berhak menerima e-TPP yaitu :
1. a.PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai pegawai pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provisi Papua;
2. b.PNS dan CPNS tenaga fungsional umum dan PNS pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura; dan
3. c.PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Pegawai ........../6
(2)Pegawai yang tidak berhak menerima e-TPP yaitu :
1. a.PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.PNS yang berstatus penitipan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
3. c.PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain;
4. d.PNS yang berstatus tugas belajar;
5. e.PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. f.PNS dan CPNS tenaga medis, paramedis dan penunjang medis yang bekerja di dalam dan diluar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura;
7. g.PNS dan CPNS Kabupaten/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS dan CPNS Provinsi Tahun 2020, akibat pengalihan sebagian urusan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.PNS yang Pindah ke Pemerintah Provinsi Papua dalam Tahun 2020.
(3)Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PNS dan CPNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BESARAN PENERIMAAN

Pasal 4

Besaran maksimal e-TPP bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 5

(1)Penerima e-TPP dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
(2)Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
1. a.SEKDA, ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Gubernur;
2. b.Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh SEKDA;
3. c.Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Biro dan Inspektorat ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
4. d.Kepala ........../7
5. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, ditetapkan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala SKPD;
6. e.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
7. f.Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dinas, Badan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
(3)Penilaian terhadap PNS dan CPNS Jabatan Fungsional Umum, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI

FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN

Pasal 6

(1)Setiap Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum wajib mengisi aktivitas kerja pada Formulir Aktivitas Kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui Kepala SKPD.
(2)Pengisian dan penilaian aktivitas kerja dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.
(3)Formulir Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Entri Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Penilaian aktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung dari PNS dan CPNS yang bersangkutan.
(2)Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dilakukan oleh atasan dari atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan.
(3)Formulir Penilaian aktivitas kerja oleh atasan langsung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Formulir Verifikasi Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir e-TPP 01 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir e-TPP 02 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ........./8

BAB VII

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 8

(1)Perhitungan e-TPP dilakukan melalui sistem, untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Perhitungan e-TPP dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 9

(1)Pengesahan e-TPP dilakukan dengan cara :
1. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan e-TPP yang diusulkan pejabat penilai; dan
2. b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan e-TPP yang diusulkan pejabat penilai.
(2)Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan e-TPP dilakukan sebagai berikut :
1. a.Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD membuat perhitungan berdasarkan besaran e-TPP Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
2. b.Formulir daftar perhitungan e-TPP untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan jenis formulir e-TPP 03 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.Formulir Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf f dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir e-TPP 04 sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
1. d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan e-TPP yang diusulkan pejabat penilai; dan
2. e.Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, digunakan sebagai dasar dalam pemberian e-TPP.

BAB VIII

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 10

(1)Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
1. a.kehadiran; dan
2. b.kepatuhan.
(2)Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.Tidak Hadir (TH);
2. b.Terlambat Datang (TD); dan
3. c.Cepat Pulang (CP).
(3)Indikator ........../9
(3)Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
1. a.Patuh (P);
2. b.Kurang Patuh (KP); dan
3. c.Tidak Patuh (TP).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…