DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), terakhir di ubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
3.Undang – Undang ………./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
9.Peraturan ……../3
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5.Gubernur adalah Gubernur Papua;
6.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua;
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
8.Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA ialah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
9.Satuan ……/4
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua;
10.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
11.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
12.Kepala Biro adalah Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. 1.Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: a) Bagian Pemerintahan,terdiri atas: 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Tugas Pembantuan;dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Pengembangan Wilayah, terdiri atas: 1) Sub Bagian Daerah Otonomi Baru dan Penataan Batas Wilayah; 2) Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRP;dan 3) Sub Bagian Pertanahan. c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar. d) Bagian Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Khusus, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pengkajian Otonomi Khusus; 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus;dan 3) Sub Bagian Fasilitasi Data, Informasi dan Pelaporan.
  2. 2.Biro ……/5
  3. 2.Biro Hukum, terdiri atas: a) Bagian Produk Hukum Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2) Sub Bagian Keputusan Gubernur;dan 3) Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum. b) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia, terdiri atas: 1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Asasi Manusia; 2) Sub Bagian Telaahan Hukum;dan 3) Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama.
3. c.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
  1. 1.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a) Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri atas: 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro; 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah; 2) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;dan 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam. c) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;dan 3) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
  2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 2) Sub ………./6 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Pembinaan dan Advokasi, terdiri atas: 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;dan 3) Sub Bagian Advokasi.
4. d.Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Biro Organisasi, terdiri atas: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas: 1) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kota;dan 3) Sub Bagian Analisis Jabatan. b) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas: 1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah; 2) Sub Bagian Pelayanan Publik;dan 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri: 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi; 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;dan 3) Sub Bagian Budaya Kerja
  2. 2.Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, terdiri atas: a) Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; 3) Sub Bagian Persuratan dan Arsip. b) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas: 1) Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur; 2) Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur;dan 3) Sub Bagian Urusan Dalam. c) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri atas: 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset;dan 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset. d) Bagian Admnistrasi Pimpinan, terdiri atas: 1) Sub Bagian Protokol; 2) Sub Bagian Kepegawaian;dan 3) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
5. e.Staf Ahli;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ……../7

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)SETDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETDA mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. e.penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi umum; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memimpin, membina, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan SETDA dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), SEKDA mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.perumusan rencana kerja sekretariat daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.perumusan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.pengendalian administrasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.penyelenggaraan ……../8
9. h.penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. i.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
11. j.pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus, perancangan produk hukum serta mengkoordinasikan Biro-biro dan perangkat daerah sesuai dpembidangan tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksanaan tugas;
2. b.pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum;
3. c.pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum;
4. d.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum;
6. f.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum;
7. g.pengkoordinasian penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah dan otonomi khusus serta perancangan produk hukum; dan
8. h.pelaksanaan …../9
9. h.pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang diserahkan oleh Gubernur atau SEKDA.
(3)Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinir :
1. a.Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;dan
2. b.Biro Hukum.
(4)Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

(1)Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
1. a.perumusan program kerja di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus;
2. b.perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
3. c.penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
6. f.penyelenggaraan …../10
7. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus; dan
8. g.pelaksanaan fungsi lain di pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus yang diserahkan oleh Gubernur, SEKDA atau Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(3)Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. a.Kepala Biro;
2. b.Bagian Pemerintahan;
3. c.Bagian Pengembangan Wilayah
4. d.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
5. e.Bagian Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Khusus.

Pasal 8

(1)Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro mempunyai fungsi:
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang, pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
2. b.Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;
3. c.Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang, pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, pengembangan wilayah, pertanahan, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus; dan
4. d.pelaksanaan …./11
5. d.pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Gubernur, SEKDA atau Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan dan tata usaha biro serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan program kerja di bagian Pemerintahan;
2. b.penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyiapan bahan pengoordiasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, kerjasama antar pemerintah dan tata usaha biro;
4. d.pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
5. e.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pembinaan dan pengawasan di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan pada kabupaten/kota;
7. g.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan;
8. h.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Bagian Pemerintahan membawahi:
1. a.Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2. b.Sub Bagian Tugas Pembantuan; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro Pasal ……/12

Pasal 10

(1)Subbagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
5. e.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi keanggotaan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
7. g.menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, fasilitasi dan penyusunan rencana pencapaian target Daerah terhadap standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
9. i.menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan pelaporan, monitoring, evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), informasi LPPD dan evaluasi kinerja pemerintah daerah;
10. j.melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
(2)Subbagian Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3)huruf b mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. d.melaksanakan ……./13
5. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Mitra Praja Utama Gubernur se Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. e.melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk bahan pertimbangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
7. f.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. g.melaksanakan pengumpulan dan analisis permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
9. h.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
10. i.melaksanakan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. j.melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
(3)Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
5. e.melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Biro meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Biro;
7. g.melaksanakan ………/14
8. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelaporan Biro meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro, dan laporan kedinasan lainnya;
9. h.menyusun rencana kerja reformasi birokrasi, perjankin, proses bisnis, SOP, cascading, analisi jabatan, analisis beban kerja (ABK), standar kompetensi jabatan (SKJ) administrasi, uraian jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, pengelolaan standar pelayanan publik serta peningkatan nilai dan etika budaya kerja;
10. i.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Biro;
11. j.menatausahakan pengelolaan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. l.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Biro;
14. m.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Biro;
15. n.melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup Biro;
16. o.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
17. p.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
18. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…