DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor diperlukan pedoman sebagai kepastian hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan insentif perpajakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang ……./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
9.Peraturan Gubernur Papua Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 89); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Bahan ……/3
5.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
6.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mlaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Gubernur dapat memberikan insentif Pajak berupa pengurangan atas Pokok Pajak.
(2)Pengurangan Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pokok PBBKB.
(3)Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas penggunaan BBKB untuk mendukung :
1. a.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada :
  1. 1.tank;
  2. 2.panser;
  3. 3.kendaraan angkut tank;
  4. 4.kendaraan penarik meriam;
  5. 5.kendaraan patroli khusus,
  6. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  7. 7.kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  8. 8.kendaraan taktis;
  9. 9.kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  10. 10.kendaraan penarik peluru kendali;
  11. 11.pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
  12. 12.alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
  13. 13.kendaraan penjinak ranjau;
  14. 14.radar darat, radar laut dan radar udara;
  15. 15.radar perlengkapan bermesin; dan
  16. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
2. b.operasional ……/4
3. b.operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi :
  1. 1.ambulans;
  2. 2.landing craft, vehicle, personel (LCVP);
  3. 3.landing craft machine;
  4. 4.hydrofoil; dan
  5. 5.kapal rumah sakit. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pengurangan Pokok PBBKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemungutan PBBKB dimaksud pada ayat (1) dicantumkan terinci dalam SPTPD PBBKB yang dilaporkan.
(3)Format SPTPD PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2025 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si MAYJEN (Purn) Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 23 Januari 2025 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor diperlukan pedoman sebagai kepastian hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan insentif perpajakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang ……./2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
9.Peraturan Gubernur Papua Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 89); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Bahan ……/3
5.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
6.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mlaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Gubernur dapat memberikan insentif Pajak berupa pengurangan atas Pokok Pajak.
(2)Pengurangan Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan Pokok PBBKB.
(3)Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas penggunaan BBKB untuk mendukung :
1. a.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada :
  1. 1.tank;
  2. 2.panser;
  3. 3.kendaraan angkut tank;
  4. 4.kendaraan penarik meriam;
  5. 5.kendaraan patroli khusus,
  6. 6.truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
  7. 7.kendaraan penarik radar kendaraan komando;
  8. 8.kendaraan taktis;
  9. 9.kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
  10. 10.kendaraan penarik peluru kendali;
  11. 11.pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
  12. 12.alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
  13. 13.kendaraan penjinak ranjau;
  14. 14.radar darat, radar laut dan radar udara;
  15. 15.radar perlengkapan bermesin; dan
  16. 16.kapal atas air dan kapal bawah air.
2. b.operasional ……/4
3. b.operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi :
  1. 1.ambulans;
  2. 2.landing craft, vehicle, personel (LCVP);
  3. 3.landing craft machine;
  4. 4.hydrofoil; dan
  5. 5.kapal rumah sakit. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pengurangan Pokok PBBKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemungutan PBBKB dimaksud pada ayat (1) dicantumkan terinci dalam SPTPD PBBKB yang dilaporkan.
(3)Format SPTPD PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.