DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 30 Tahun 2024

Nomor: 30
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3.Undang-Undang…/2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 13.Peraturan…/3
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Dinas adalah Dinas PerhubunganProvinsi Papua.
7.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian;
  2. 2.Seksi Prasarana; dan
  3. 3.Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
4. d.Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan Laut;
  2. 2.Seksi Pelayaran; dan
  3. 3.Seksi Kepelabuhan. e.Bidang…/5
5. e.Bidang Perhubungan Udara, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Angkutan Udara;
  2. 2.Seksi Teknik Bandar Udara; dan
  3. 3.Seksi Teknik Keselamatan Penerbangan.
6. f.Bidang Perencanaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Perencanaan;
  2. 2.Seksi Data dan Informasi; dan
  3. 3.Seksi Monitoring dan Evaluasi.
(2)Struktur Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. c.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayaran;
4. d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan transportasi;
5. e.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan bidang perhubungan
6. f.penyelengaraab urusan kesekretariatan;
7. g.pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. h.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. i.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian…/6

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.mengoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. b.menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. c.mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdarakan Program untuk sinkronisasi tugas;
5. e.mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. f.menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
7. g.menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang perhubungan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
9. i.melakukan Kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk sinkronisasi program;
10. j.menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
11. k.melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasakan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. l.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. m.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; n.mengevaluasi…/7
14. n.mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah; dan
15. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat
2. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pasal…/8

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; f.menyiapkan…/9
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian…/10

Pasal 8

(1)Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perhubungan darat.
(2)Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perhubungan darat;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perhubungan darat;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan angkutan jalan dan perkeretaapian, prasarana serta keselamatan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
1. a.Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian;
2. b.Seksi Prasarana; dan
3. c.Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.

Pasal 9

(1)Seksi Angkutan Darat dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan angkutan darat dan perkeretaapian;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan angkutan darat dan perkeretaapian;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar-kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; f.melaksanakan…/11
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengendalian rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengendalian rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengendalian wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapandan pengendalian tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar-kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
13. m.pengendalian rencana induk perkeretaapian provinsi;
14. n.pengendalian usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengendalian jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) daerah provinsi;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan dan pengendalian kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
17. q.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
18. r.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; s.melaksanakan…/12
19. s.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
20. t.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan angkutan darat dan perkeretaapian;
21. u.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
22. v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.
(2)Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana perhubungan darat;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan prasarana perhubungan darat;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, yang meliputi yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe B;
6. f.melaksanakan pemberian rekomendasi izin dan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan prasarana perhubungan darat;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.
(3)Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan keselamatan dan teknis sarana;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan keselamatan dan teknis sarana; d.melaksanakan…/13
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi;
9. i.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengankeselamatan dan teknis sarana;
10. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 10

(1)Bidang Perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perhubungan laut.
(2)Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perhubungan laut;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perhubungan laut;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan angkutan laut, pelayaran dan kepelabuhanan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
1. a.Seksi Angkutan Laut;
2. b.Seksi Pelayaran; dan
3. c.Seksi Kepelabuhan. Pasal…/14

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…