DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli. Pembayaran Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang ......../2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6545);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
6.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD.
7.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
8.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II

GAJI, PENSIUN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada CPNS dan PNS.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Papua yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Papua;
2. b.PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
3. c.penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
4. d.penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
3. c.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
4. d.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional mahir;
9. i.fungsional terampil;
10. j.fungsional pemula; dan
11. k.pelaksana.

Pasal 3

Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a.Pejabat Negara;
b.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
c.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1)Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

(1)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas janda/duda, maka diberikan Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas janda/duda.

Pasal 6

(1)Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. BAB ......../5

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 7

(1)Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Agustus.
(2)Dalam hal Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN ATAU PENGHASIAN KETIGA BELAS

Pasal 8

Pembayaran Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 9

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2020 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 12 Agustus 2020 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…