DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 31 Tahun 2024

Nomor: 31
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3.Undang-Undang…/2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5169);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 12.Peraturan…/3
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 15.Keolahragaan…/4
15.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
16.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
17.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya mayarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21.Olahraga Penyandang Cacat yang selanjutnya disebut olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental sesorang.
22.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
23.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) sampai 30 (tigapuluh) tahun.
27.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
28.Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah berhimpunnya olahraga pelajar potensial berbakat untuk dikembangkan potensinya menjadi olahragawan/atlet pelajar berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembibitan Olahraga dan Prestasi ;
  2. 2.Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;dan
  3. 3.Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
4. d.Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
  2. 2.Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Industri Olahraga.
5. e.Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.
6. f.Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
  3. 3.Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini BAB III…/6

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonnomi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan kepemudaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi plahraga, pembudayaan olahraga, kepemudaan dan sarana prasarana olahraga;
3. c.pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi plahraga, pembudayaan olahraga, kepemudaan dan sarana prasarana olahraga;
4. d.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. e.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pembudayaan olahraga;
6. f.pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan sarana prasarana olahraga dan pemuda;
7. g.pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang olahraga dan kepemudaan;
8. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di budaya, seni, sejarah, kepurbakalaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
9. i.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. j.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
11. k.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Uraian…/7
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk Menyusun rencana kerja teknis di bidang olahraga dan kepemudaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. b.menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. c.mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdarakan Program untuk sinkronisasi tugas;
5. e.mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. f.menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
7. g.menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Olahraga dan Pemuda dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
9. i.melakukan Kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk sinkronisasi program;
10. j.menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
11. k.melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasakan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. l.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. m.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
14. n.mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah;
15. o.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian…/8

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat
2. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian; b.mengoordinasikan…/9
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak; i.mengarsipkan…/
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian…/11

Pasal 8

(1)Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga.
(2)Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan olahraga dan olahraga prestasi;
3. c.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan tenaga dan organisasi keolahragaan;
4. d.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari
1. a.Seksi Pembibitan Olahraga dan Prestasi;
2. b.Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
3. c.Seksi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 9

(1)Seksi Pembibitan Olahraga dan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi; e.melaksanakan…/12
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pembibitan olahraga tingkat Provinsi sesuai dengan skala prioritas cabang olahraga;
7. g.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi olahragawan prestasi di tingkat Provinsi;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
11. k.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
(2)Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi organisasi cabang olahraga tingkat provinsi berkenaan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g.melaksanakan…/13
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan olahraga;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
10. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
(3)Seksi Bina Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
7. g.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Bagian…/14

Pasal 10

(1)Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga.
(2)Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga;
3. c.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
4. d.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan industri olahraga;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang pembudayaan olahraga, terdiri dari :
1. a.Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
2. b.Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
3. c.Seksi Pembinaan Industri Olahraga.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…