DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dari pergub ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan akibat yang ditimbulkan. Ruang lingkup yang diatur dalam pergub ini dibagi dalam beberapa fase sesuai dengan poin prevalensi, meliputi fase siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat. Diatur pula tentang kelembagaan dimana dibentuk satuan tugas untuk penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Diatur pula mengenai pembatasan sosial diperluas dan diperketat, relaksasi dan adaptasi kebiasaan baru kontekstual papua, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasum dalam mematuhi prokes dan sanksi pada pihak yang melanggar kewajiban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ........./2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12.Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan ........../3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Kampung adalah kampung di Provinsi Papua.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11.Satuan ........./4
11.Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua adalah satuan tugas untuk percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua.
12.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten/Kota atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota adalah gugus tugas percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
13.Penanggulangan COVID-19 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan kegiatan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan akibat COVID-19.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD ialah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendara Umum Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat dengan DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas/badan/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
16.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan pembayaran.
17.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
19.Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
20.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan siaga darurat, tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan yang diajukan oleh Satuan Tugas COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan akibat yang ditimbulkan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mengkonsolidasikan berbagai kebijakan dan kegiatan penanggulangan COVID-19 yang menjadi rujukan bagi : 1) Satuan tugas COVID-19 Provinsi dan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota dalam menanggulangi COVID-19 secara terkoordinasi dan berkesinambungan; 2) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun RKPD dan APBD; 3) SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19; dan 4) pemerintah pusat, TNI, POLRI, perguruan tinggi, mitra pembangunan, LSM, dan swasta dalam memberikan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dan kampung
b.pedoman kabupaten/kota untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan (BINWAS) dan dukungan terhadap Kampung dalam penanggulangan COVID-19; dan
c.sebagai dasar untuk memperkuat kelembagaan pelaksanaan, monitoring dan pelaporan penanggulangan COVID-19.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Papua dibagi dalam beberapa fase sesuai dengan poin prevalensi.
(2)Fase penanggulangan COVID-19, meliputi fase:
1. a.siaga darurat yaitu wilayah dengan poin prevalensi 0;
2. b.tanggap darurat yaitu wilayah dengan poin prevalensi >1; dan
3. c.transisi darurat ke pemulihan yaitu wilayah yang sebelumnya ada di fase tanggap darurat tetapi mengalami penurunan poin prevalensi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi Papua membentuk satuan tugas untuk penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua.
(2)Satuan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan, mempersiapkan kebijakan dan/atau menjalankan kegiatan untuk penanggulangan COVID-19.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB ......../6

BAB V

PEMBATASAN SOSIAL DIPERLUAS DAN DIPERKETAT (PSDD)

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi Papua menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua melalui Pembantasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD).
(2)Kebijakan PSDD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek kesehatan, pembatasan jenis kegiatan, pembatasan waktu kegiatan dan pembatasan tempat kegiatan, pembatasan keluar masuk orang, dst.
(3)Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD) ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama dengan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua.
(4)Kesepakatan sebangaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan menetapkan petunjuk/pedoman atau arahan.

BAB VI

RELAKSASI DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU KONTEKSTUAL PAPUA

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi Papua menetapkan masa Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasan baru dalam rangka mendorong masyarakat produktif dan aman dari COVID-19.
(2)Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru mencakup pembukaan kembali berbagai kegiatan agar masyarakat produktif dan aman COVID-19.
(3)Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan penyebaran COVID-19.
(4)Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama dengan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersumber dari APBD Provinsi Papua dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidentil terhadap pelaksanaan belanja tidak terduga untuk penanggulangan COVID-19.
(2)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan secara teknis terhadap penggunaan belanja untuk penanggulangan COVID-19.
(3)Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunanaan belanja untuk penanggulangan COVID-19.
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
(5)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur. BAB ........./7

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Kewajiban bagi perorangan dalam mematuhi protokol kesehatan :
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. c.pembatasan interaksi fisik (physical distansing); dan
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
(2)Kewajiban bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum dalam mematuhi protokol kesehatan :
1. a.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. b.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. c.upaya indentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerjal;
4. d.upaya pengaturan jaga jarak;
5. e.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. f.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. g.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…