DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020. Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Badan/Dinas/Biro dan Kantor wajib melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan/Dinas/Biro dan Kantor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2020 untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ......../2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan ......../3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
23.Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 13); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020. BAB ........./4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 13), diubah sebagai berikut : Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal Baru, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1)Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan, terdiri dari Pengantar, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;
2. b.Evaluasi RKPD Tahun 2020 Provinsi Papua Sampai Dengan Triwulan I, terdiri dari Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020, Capaian Realisasi Organisasi Perangkat Daeerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020, Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020;
3. c.Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, terdiri dari Gambaran Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dan Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber pada Dana Otonomi Khusus;
4. d.Prioritas dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2020, terdiri dari Tema Pembangunan, Prioritas Pembangunan Dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2020;
5. e.Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, terdiri dari Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
6. f.Penutup.

Pasal 2B

(1)Badan/Dinas/Biro dan Kantor wajib melaksanakan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Badan/Dinas/Biro dan Kantor.
(2)Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.
(3)Uraian rincian program dan kegiatan termuat dalam Matriks Perubahan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020. Pasal ......../5 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2020 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 19 Agustus 2020 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua
2.Gubernur ialah Gubernur Papua
3.Dawan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
14.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. BAB ........./5

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
4. d.Pergeseran pagu kegiatan antara Satuan kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(3)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan :
1. a.Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. b.Target sasaran pembangunan Daerah;
3. c.Prioritas pembangunan Daerah;
4. d.Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. e.Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(4)Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi nasional dan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Piroritas dan plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2020. BAB ......../6

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah :

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRP dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2020; dan
b.sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Renja SKPD tahun 2020.

Pasal 5

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antara wilayah, antara sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2020, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

Pasal 6

Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 11 September 2020 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 11 September 2020 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…