DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3.Undang-Undang…/2
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 12.Peraturan…/3
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Dinas adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua.
7.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9.Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Program dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Bidang Kearsipan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip;
  2. 2.Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Arsip; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
4. d.Bidang Perpustakaan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  2. 2.Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
  3. 3.Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.
5. e.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABA III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dinas…/5
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
4. d.pelaksanaan pembinaan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
6. f.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. g.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
3. c.perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. d.perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas melalui pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dan kearsipan;
5. e.pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur Dinas;
6. f.penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas; dan
7. g.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau fungsi Dinas;
8. h.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang arsip dan perpustakaan; dan
9. i.pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang Arsip dan Perpustakaan. Bagian…/6

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
5. e.pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
9. i.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri dari : a Subbagian Program dan Keuangan; b Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pasal 7…/7

Pasal 7

(1)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Subbagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
9. i.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain: 1 Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; 2 Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP- LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
10. j.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
11. k.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
12. l.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
13. m.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
15. o.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p.melaksanakan…/8
16. p.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip.
(2)Bidang…/9
(2)Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan arsip;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip;
4. d.pelaksanaan urusan di bidang kearsipan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
(3)Bidang Kearsipan terdiri dari :
1. g.Seksi Akuisisi dan Pemelihraan Arsip;
2. h.Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Arsip; dan
3. i.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.

Pasal 9

(1)Seksi Akuisisi dan Pemelihraan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pengolahan dan preservasi arsip;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan preservasi arsip;
4. d.menganalisis data dan informasi pelaksanaan pengolahan dan preservasi arsip;
5. e.melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
6. f.melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;
7. g.membuat usul pemusnahan arsip;
8. h.melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis;
9. i.melaksanakan penerimaan fisik arsip dan daftar arsip;
10. j.melaksanakan penataan informasi arsip statis;
11. k.melaksanakan penataan fisik arsip statis;
12. l.melaksanakan penyusunan guide, daftar dan inventaris arsip statis;
13. m.melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pelindungan arsip statis;
14. n.melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana; o.melaksanakan…/10
15. o.melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
16. p.melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.
(2)Seksi Pengelolaan dan Pelayanan informasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis, pelayanan dan pemanfaatan arsip;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis, pelayanan dan pemanfaatan arsip;
4. d.melaksanakan penyediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif;
5. e.melaksanakan pemeliharaan arsip inaktif;
6. f.melaksanakan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
7. g.melaksanakan pemindahan arsip inaktif
8. h.melaksanakan bimbingan teknis penyampaian daftar arsip aktif kepada unit kearsipan oleh unit pengolah;
9. i.melaksanakan pelayanan arsip dinamis, pelayanan arsip statis, penyajian informasi dan penelusuran arsip statis;
10. j.menyiapkan bahan penerbitan naskah sumber arsip;
11. k.melaksanakan pameran arsip statis;
12. l.melaksanakan pengumpulan data informasi kearsipan;
13. m.melaksanakan pengunggahan data informasi kearsipan ke dalam sistem informasi kearsipan;
14. n.melaksanakan pengelolaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
15. o.menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
16. p.melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN;
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.
(3)Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja Seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kearsipan; c.menyiapkan…/11
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kearsipan;
4. d.melaksanakan bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat;
5. e.melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat;
6. f.melaksanakan audit kearsipan pada perangkat daerah;
7. g.melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik;
8. h.melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik;
9. i.melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kearsipan;
10. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.

Pasal 10

(1)Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan.
(2)Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan;
4. d.pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang…/12
(3)Bidang Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
1. a.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
2. b.Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
3. c.Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…