DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahinya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, maka perlu diatur pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang ........./2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN ialah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4.Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Papua atau unit kerjanya.
5.Kode ........./3
5.Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
6.Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
7.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat Yang Berwenang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

(1)Kode etik dan kode perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN.
(2)Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila;
2. b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. BAB ........./4

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 3

(1)Kode etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.integritas;
2. b.kehati-hatian;
3. c.akuntabel;
4. d.adil; dan
5. e.kerjasama.

Pasal 4

(1)Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
(2)Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
(3)Akuntabel, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah.
(4)Adil, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan.
(5)Kerjasama, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Pasal 5

Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Pasal ......../5

Pasal 6

(1)Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
1. a.kejujuran, perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
2. b.tepat janji, menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
3. c.taat aturan, perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
4. d.tanggung jawab, perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
5. e.berdedikasi, perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas; dan
6. f.wajar dan patut, perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(2)ASN dilarang menunjukkan perilaku :
1. a.curang, perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
2. b.melampaui batas, bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;
3. c.tidak merendahkan harga diri pihak lain, perbuatan menghina, menjelekan, menyepelekan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya; dan
4. d.tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, perbuatan yang berada di luar batas-batas kesusilaan.

Pasal 7

(1)Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN, meliputi :
1. a.cermat, perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
2. b.menjaga rahasia negara, perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi Pemerintah Provinsi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Pemerintah Provinsi;
3. c.efektif dan efisien, perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembangunan serta dengan menggunakan sumber-sumber daya secara wajar, sesuai dan layak;
4. d.kesempurnaan ........../6
5. d.kesempurnaan, perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus; dan
6. e.kepekaan, perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejolak dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya.
(2)ASN dilarang menunjukkan :
1. a.menyalahgunakan kewenangan, perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan; dan
2. b.lalai, perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

Pasal 8

(1)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
1. a.terbuka, perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
2. b.amanah, perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
3. c.berorientasi hasil, perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan Pemerintah Provinsi; dan
4. d.berorientasi pelayanan, perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
(2)ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
1. a.netral, tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun; dan
2. b.bebas kepentingan, tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
(2)ASN dilarang menunjukkan perilaku :
1. a.persekusi, perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
2. b.afiliasi politik, perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pasal ......../7

Pasal 10

(1)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
1. a.kolaboratif, selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Provinsi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
2. b.terbuka, selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
3. c.antusias, bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata; dan
4. d.empati, memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
(2)ASN dilarang menunjukkan perilaku :
1. a.egois, perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/ sektor/Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat; dan
2. b.merendahkan/memandang rendah Pemerintah Provinsi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/ unit kerja/Pemerintah Provinsi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…