DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2024

Nomor: 34
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3.Undang-Undang…/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 11.Peraturan…/3
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
7.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada SATPOL PP.
9.Bidang adalah Bidang pada SATPOL PP.
10.Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat SATPOL PP. 11.Seksi…/4
11.Seksi adalah Seksi pada SATPOL PP.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
15.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
16.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)SATPOL PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketrentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
(2)SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. c.Bidang…/5
3. c.Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. 2.Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Teknis Fungsional.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Operasi dan Pengendalian;
  2. 2.Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
  3. 3.Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
5. e.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  2. 2.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
6. f.Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
  1. 1.Seksi Pencegahan;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi SATPOL PP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

(1)SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATPOL PP mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi; b.pelaksanaan…/6
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. c.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
4. d.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya;
5. e.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. f.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
7. g.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
8. h.pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;
10. j.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
11. k.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penanganan kebakaran dan penyelamatan serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SATPOL PP mempunyai fungsi :
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Satpol PP;
2. b.membimbing dan member petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c.menilai…/7
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
5. e.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
6. f.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. g.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya guna melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penegakkan ketertiban dan ketenteraman;
8. h.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
9. i.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian SATPOL PP;
10. j.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup SATPOL PP;
11. k.menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantuan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
12. l.menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan mengenai bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang pemadam kebakaran serta perlindungan Masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
13. m.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan SATPOL PP;
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
15. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagian…/8

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program SATPOL PP.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Satuan Polisi Pamong Praja;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri atas :
1. a.Subbagian Program;
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

(1)Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian; b.mengoordinasikan…/9
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan dilingkup SATPOL PP;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup SATPOL PP;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil SATPOL PP;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan SATPOL PP;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Satpol PP dan penyusunan dokumen pelaporan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan SATPOL PP; h.melakasanakan…/10
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan SATPOL PP;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis SATPOL PP;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat SATPOL PP, kunjungan tamu SATPOL PP, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
9. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
10. j.melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Satuan;
11. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup SATPOL PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m.melakukan…/11
13. m.melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan produk hukum daerah;
3. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penegakan produk hukum daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan dan pengawasan produk hukum Daerah;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
6. f.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil serta pelatihan teknis dan fungsional;
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri atas :
1. a.Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
2. b.Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
3. c.Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Teknis Funsional.

Pasal 9

(1)Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kegiatan Seksi; b.menyusun…/12
2. b.menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang tugasnya;
3. c.melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum daerah;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan secara berkala dalam upaya peningkatan kepatuhan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap produk hukum Daerah;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. g.melaksanakan koordinasi interen dan antar unit kerja dilingkungan SATPOL PP serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan sumber daya aparatur polisi pamong praja, bantuan polisi pamong praja dan PPNS;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
10. j.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
11. k.mengikuti pembahasan rancangan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana dan atau sanksi administrasi; dan
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
(2)Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
3. c.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
4. d.melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap produk hukum daerah;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran terhadap produk hukum daerah; g.melaksanakan…/13
7. g.melaksanakan koordinasi dengan TNI, Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan dalam rangka melaksanakan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
8. h.melaksanakan tugas administrasi terkait penyidik pegawai negeri sipil;
9. i.melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
(3)Seksi Pengembangan Kapasitas Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja seksi;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas PPNS dan teknis fungsional;
3. c.melakukan pembinaan dan pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
4. d.melaksanakan pembinaan dan tindakan penyidikan terhadap aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran terhadap produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembinaan dan penyidikan pegawai negeri sipil;
6. f.melaksanakan penyusunan rencana teknis pendidikan dan latihan dasar anggota polisi pamong praja;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan dasar polisi pamong praja;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar bagi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional anggota Polisi Pamong Praja;
10. j.melaksanakan penyusunan rencana teknis pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan anggota Polisi Pamong Praja;
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan anggota Polisi Pamong Praja; l.melaksanakan…/14
12. l.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan kapasitas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan karier jabatan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan pelatihan teknis fungsional polisi pamong praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil dan teknis fungsional;
17. q.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

Pasal 10

(1)Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.menyusun rencana dan program kerja bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan protokoler dan kerjasama antar- aparat;
6. f.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengaduan masyarakat; g.pelaksanaan…/15
7. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas :
1. a.Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. b.Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
3. c.Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…