DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 38 Tahun 2024

Nomor: 38
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……/2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11.Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 16); MEMUTUSKAN........./3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Papua.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
(2)UPTD terdiri dari :
1. a.Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKULOSIS- MALARIA;
2. b.Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
3. c.Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMK – KESEHATAN);
4. d.Balai Latihan Tenaga Kesehatan (BALATKES).

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB ……/4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai berikut:
1. a.Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-Tuberkolosis-Malaria, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi HIV-AIDS/IMS dan Tuberkolosa;
  4. 4.Seksi Malaria; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Laboratorium Kesehatan Daerah Papua, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Laboratorium;
  4. 4.Seksi Mutu, Rujukan dan Kalibrasi; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-Kesehatan), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pendidikan;
  4. 4.Seksi Kesiswaan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.Balai Latihan Tenaga Kesehatan (BALATKES), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sertifikasi dan Akreditasi;
  4. 4.Seksi Operasional; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran II,Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses penanggulangan dan pengendalian masalah AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA, program kegiatan penanggulangan dan pengendalian ATM serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal ……./5

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA mempunyai fungsi :

a.Penyelenggaraan proses penanggulangan dan pengendalian masalah kesehatan;
b.Penyusunan rancangan kebijakan umum, rumusan kebijakan teknis serta koordinasi pelaksaan bimbingan dan pengendalian;
c.Pelaksanaan evaluasi kebijakan dan strategi, peraturan, standar dan program AIDS-Tuberkolosis-Malaria;
d.Pengelolaan sarana dan prasarana;
e.Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta tugas lain yang diberikan kepala UPT Dinas.

Pasal 8

Seksi Tuberkolosis, HIV/AIDS dan IMS mempunyai tugas pokok menyusun program penanggulangan dan pengendalian penyakit Tuberkolosis, HIV-AIDS dan IMS serta mengkoordinasikan penyiapan data laporan rutin, data teknis penyebaran wilayah dan data sasaran penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV-AIDS dan IMS, informasi teknis dan non teknis program penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV-AIDS dan IMS, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan penanggulangan dan pengendalian Tuberkolosis, HIV-AIDS dan IMS.

Pasal 9

Seksi Malaria mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan percepatan eliminasi malaria, mengkoordinasikan pelakanaan program percepatan eliminasi malaria, mengadakan kerjasama regional dalam rangka percepatan eliminasi malaria, membina dan mengawasi program eliminasi malaria di kab/kota, pengelolaan laboratorium malaria dan melaksanakan pemeriksaan uji silang pengendalian vector nyamuk, penggalangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala. Pasal ……./6

Pasal 10

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan unit kerja non struktural yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program-program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang terpadu secara lintas sektor dan berkesinambungan dalam pengendalian AIDS-TUBERKOLOSIS-MALARIA dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPT Dinas dan Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…