DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020. Pemberian TPP Khusus bertujuan : a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. meningkatkan disiplin dan kinerja; c. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan; d. meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan e. mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari : a. kehadiran; dan b. kepatuhan. Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan. Bagi PNS yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan APIP wajib dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan TPP Khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan Penghasilan Pegawai telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa dalam rangka akurasi data pegawai, efektifitas penyusunan dan perhitungan tambahan penghasilan, peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu

Menetapkan

menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; Mengingat ........./2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
9. 10.Peraturan ......../3
10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
11. 11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 14.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis, yang selanjutnya disebut TPP Khusus adalah tambahan penghasilan yang didasarkan pada kriteria Golongan/Ruang Tenaga Fungsional, tingkat pendidikan, jabatan tambahan, masa kerja, Capaian Kinerja, dan kehadiran.
2.Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Papua adalah RSUD dan RSJ.
3.Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.
4.Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Abepura.
5.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada RSUD dan RSJ.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada RSUD dan RSJ.
7.Tenaga Kesehatan ialah PNS dan CPNS yang berstatus sebagai paramedis dan penunjang medis yang bekerja pada RSUD dan RSJ.
8.Paramedis ........./4
8.Paramedis ialah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
9.Penunjang Medis ialah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisinis, radiografer, perekam medis dan teknisi elektromedis.
10.Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur RSUD dan RSJ selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu pada RSUD dan RSJ.
12.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
13.Golongan/Ruang Tenaga Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dan CPNS dalam rangkaian susunan kepegawaian.
14.Tingkat Pendidikan adalah pengelompokkan/kategorisasi PNS dan CPNS berdasarkan jenjang pendidikan formal atau pendidikan profesi.
15.Jabatan Tambahan adalah jabatan tertentu yang terdapat khusus dalam struktural organisasi rumah sakit tetapi bukan jabatan struktural yang umumnya terdapat dalam struktural organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah.
16.Resiko Kerja adalah tingkat imbas negatif yang berpotensi menimpa PNS dan CPNS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan.
17.Kegawatdaruratan adalah tingkat beban kerja PNS dan CPNS berupa kesegeraan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terancam keselamatan jiwanya.
18.Profesi Anamnese dan Terapi Pasien adalah tingkat kewenangan dan tanggung jawab profesi medis dan para medis tertentu dalam melakukan tatalaksana pelayanan medis dan keperawatan kepada pasien.
19.Masa Kerja adalah masa kerja PNS dan CPNS yang dihitung berdasarkan mulai Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) pada RSUD dan RSJ.
20.Capaian kinerja adalah penilaian terhadap target atau standar medis yang telah ditentukan dalam rencana kerja individu oleh atasan lansung atau Pejabat yang ditunjuk.
21.Kehadiran adalah tingkat kehadiran PNS dan CPNS selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
22.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
23.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP Khusus bertujuan :

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.meningkatkan disiplin dan kinerja;
c.mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
d.meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
e.mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. BAB ........../5

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPP KHUSUS

Pasal 3

(1)Pegawai yang berhak menerima TPP Khusus adalah :
1. a.tenaga kesehatan yang namanya tercantum dalam daftar gaji, masih aktif sebagai pegawai dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis dari Direktur RSUD dan RSJ; dan
2. b.tenaga kesehatan Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada RSUD dan RSJ dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Pegawai yang tidak berhak menerima TPP Khusus adalah :
1. a.tenaga kesehatan yang berstatus penitipan pada RSUD dan RSJ;
2. b.tenaga kesehatan pada RSUD dan RSJ yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain;
3. c.tenaga kesehatan pada RSUD dan RSJ yang berstatus tugas belajar;
4. d.tenaga kesehatan yang pindah ke RSUD dan RSJ dalam Tahun 2020; dan
5. e.tenaga kesehatan pada RSUD dan RSJ yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

BESARAN MAKSIMAL DAN KRITERIA

Pasal 4

(1)Besaran Maksimal TPP Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran maksimal TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. a.pangkat/golongan tenaga fungsional;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.jabatan tambahan;
4. d.masa kerja;
5. e.capaian kinerja; dan
6. f.kedisiplinan.
(3)Jabatan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur RSUD dan RSJ.
(4)Kriteria kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberlakukan sebagai pengurang nilai TPP Khusus dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan masa kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ......../6

BAB V

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 5

(1)Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
1. a.kehadiran; dan
2. b.kepatuhan.
(2)Indikator penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.Tidak Hadir (TH);
2. b.Terlambat Datang (TD); dan
3. c.Cepat Pulang (CP).
(3)Indikator kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub indikator :
1. a.Patuh (P);
2. b.Kurang Patuh (KP); dan
3. c.Tidak Patuh (TP).

Pasal 6

(1)Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
1. a.prestasi;
2. b.aktivitas kerja;
3. c.kemampuan teknis; dan
4. d.kemampuan interpersonal.
(2)Indikator penilaian prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.tugas selesai tepat waktu;
2. b.produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
3. c.kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
4. d.kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
5. e.tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
(3)Indikator penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
1. a.jumlah aktivitas kerja;
2. b.hasil aktivitas kerja; dan
3. c.kualitas aktivitas kerja.
(4)Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
(5)Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
1. a.mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
2. b.mampu berkomunikasi dengan baik.
(6)Komponen ........../7
(6)Komponen pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaiannya, meliputi :
1. a.kinerja baik yaitu paramedis/penunjang medis mampu menyelesaikan tugas tepat waktu yang sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway) serta memiliki ide gagasan konstruktif serta mampu bekerja dalam kelompok/tim;
2. b.kinerja cukup yaitu paramedis/penunjang medis cukup mampu menyelesaikan tugas tepat waktu yang sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway), dan cukup memiliki ide gagasan konstruktif; dan
3. c.kinerja kurang yaitu paramedis/penunjang medis tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway).

BAB VI

PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPP Khusus dilakukan sebagai berikut :

a.penilaian kedisiplinan untuk kehadiran dilakukan secara online dengan menggunakan data kehadiran berdasarkan absensi digital dan penilaian kepatuhan oleh atasan langsung;
b.penilaian kinerja dilakukan secara manual berdasarkan kertas kerja yang dibuat oleh tenaga medis/paramedis perhari untuk selanjutnya dinilai oleh atasan langsung;
c.pejabat penatausahaan keuangan pada RSUD dan RSJ membuat daftar perhitungan dan Rekapitulasi TPP Khusus dengan menggunakan formulir;
d.formulir daftar perhitungan TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini;
e.formulir daftar rekapitulasi TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
f.daftar perhitungan TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan; dan
g.daftar perhitungan TPP Khusus yang telah diverifikasi dan daftar Rekapitulasi TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dalam pemberian TPP Khusus.

BAB VII

HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 8

(1)Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.
(2)Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur RSUD dan RSJ.
(3)Paramedis/Penunjang Medis yang bekerja tidak berdasarkan shift, waktu kerja ditetapkan Jam 07.30 sampai dengan Jam 15.00 WIT.
(4)Paramedis/Penunjang Medis yang bekerja berdasarkan shift, waktu kerja ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Shift Pagi : Jam 07.30 sampai dengan Jam 15.00WIT
2. b.Shift Siang : Jam 15.00 sampai dengan Jam 21.00 WIT
3. c.Shift Malam : Jam 21.00 sampai dengan Jam 07.30 WIT Pasal ........./8

Pasal 9

(1)Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP Khusus adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
(2)Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
1. a.melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
2. b.sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari dalam masa kinerja;
3. c.mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
4. d.cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Pembayaran TPP Khusus dilakukan setiap bulan melalui rekening gaji pegawai.
(2)Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPP Khusus melalui Bendahara Pengeluaran dari RSUD dan RSJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran TPP Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA) RSUD dan RSJ.
(4)Pengajuan pembayaran TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur RSUD dan RSJ.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…