DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2024

Nomor: 44
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024. BAB ……../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut Anggota DPRP ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
5.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8.Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
1. a.PNS;
2. b.Calon PNS;
3. c.Pejabat Negara;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRP;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
6. f.Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
7. g.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional ……../4
10. i.fungsional mahir;
11. j.fungsional terampil;
12. k.fungsional pemula;
13. l.pelaksana; dan
14. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS :

a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK, meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi Guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara, yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan ………/5
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRP, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRP.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang pangkat, peringkat jabatannya atau kelas jabatannya setara.
(8)Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :
1. a.pensiun pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tambahan penghasilan.

Pasal 5

(1)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRP, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRP.
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang pangkat, peringkat jabatannya atau kelas jabatannya setara.

6.Gaji ……../6

(6)Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas :
1. a.pensiun pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tambahan penghasilan.
(7)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Mei Tahun 2024 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024.

Pasal 7

(1)Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2024.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
(3)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2024.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan berdasarkan pada pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB ……../7

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 Maret 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM Diundangkan di Jayapura pada tanggal 21 Maret 2024 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…