DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 45 Tahun 2024

Nomor: 45
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Gubernur

Menetapkan

menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dan Pasal 22 penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketahan pangan, dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang ......./2
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11. 11.Peraturan ……../3
12. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan Provinsi Papua.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
8.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9.Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/ stabilisasi harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10.Cadangan …../4
10.Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah provinsi yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai cadangan/ stok pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
11.Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
14.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% ( dua puluh lima persen) dari harga normal.
15.Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/ atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
16.Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbagan gizi.
17.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud untuk:

a.menjaga dan meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
b.meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta mengendalikan gejolak harga pangan; dan
c.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk. Pasal ……./5

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur ini tujuan untuk:
1. a.penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang cukup;
2. b.penyaluran Cadangan Pangan untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
3. c.penanggulangan terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan.
(2)Ruang lingkup pengaturan peraturan Gubernur ini meliputi :
1. a.jenis Cadangan Pangan pemerintah;
2. b.perencanaan dan penetapan Cadangan Pangan;
3. c.pengadaan Cadangan Pangan;
4. d.prosedur dan mekanisme
5. e.organisasi pelaksanaan;
6. f.evaluasi, pengawasan dan pelaporan; dan
7. g.pembiayaan.

BAB II

JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan Pangan tertentu yang bersifat pokok dalam bentuk beras dan non beras.
(2)Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.menganggarkan kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam APBD.
2. b.menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.
(3)Penetapan jenis Cadangan Pangan disesuaikan dengan pola konsumsi Pangan masyarakat setempat yaitu jenis Pangan yang bersifat pokok dalam bentuk beras atau non beras.
(4)Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/ mengatasi masalah keadaan darurat (transien), kerawanan Pangan masyarakat akibat bencana alam dan gizi buruk.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.kebutuhan Cadangan Pangan khusus untuk penanganan Keadaan Darurat (transien);dan
2. b.Kebutuhan ……/6
3. b.kebutuhan bantuan Rawan Pangan pasca bencana alam.
(2)Perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 6

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan Pangan pasca bencana, dan gizi buruk yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
b.informasi mengenai kerawanan Pangan berdasarkan peta Rawan Pangan atau laporan dari instansi yang mengurus ketahanan Pangan;
c.menanggulangi gejolak harga Pangan dan stabilisasi harga Pangan; dan
d.kemampuan keuangan Daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menanggulangi gejolak harga Pangan dan stabilisasi harga Pangan dilakukan melalui operasi pasar umum dan operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
(2)Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada harga patokan atau harga eceran tertinggi.

BAB IV

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

(1)Untuk menghitung kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah daerah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
1. a.penanganan kerawanan Pangan spesifik lokalitas;
2. b.mengatasi Keadaan Darurat (transien) akibat terjadi bencana dan dan dampak yang ditimbulkan;
3. c.membantu masyarakat miskin yang mengalami Rawan Pangan;
4. d.menjaga stabilisasi harga Pangan pokok.
(3)Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan setiap tahun.
(4)Untuk melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
(5)Pengadaan …../7
(5)Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah/ Bulog / Id Food.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 9

(1)Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
(2)Dinas sebagai penanggungjawab pengelolaan dan Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
(3)Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut :
1. a.Pemerintah Kabupaten /Kota mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
2. b.Gubernur melalui Dinas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
3. c.bagi masyarakat yang Rawan Pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih besar 25% ( dua puluh lima persen) dari harga standar.
4. d.pendistribusian Cadangan Pangan ke sasaran dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang langsung terkena bencana Rawan Pangan.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAN

Pasal 10

(1)Gubernur menugaskan Kepala Dinas untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.
(2)Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
(4)Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB ……/8

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…