DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 47 Tahun 2024

Nomor: 47
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang – Undang …../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10.Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA. BAB ……./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD pada Dinas, terdiri dari :
1. a.Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) terdiri dari :
  1. 1.Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Jayapura;
  2. 2.Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Biak.
2. b.Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura;
3. c.Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak; dan
4. d.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI- PKP), terdiri dari :
  1. 1.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Hamadi Kota Jayapura;
  2. 2.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Waropen;
  3. 3.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Biak Numfor; dan
  4. 4.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Depapre Kabupaten Jayapura; Pasal………./4

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut :
1. a.Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengujian Mutu;
  4. 4.Seksi Peragaan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
  4. 4.Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
  4. 4.Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI- PKP), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengusahaan;
  4. 4.Seksi Kepelabuhanan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB………/5

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian laboratorium, menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit pengolahan perusahan perikanan, melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) mempunyai fungsi :

a.melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
b.pemberian sertifikasi mutu hasil perikanan;
c.melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
d.memonitoring penerapan program manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perikanan;
e.melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolahan ikan dalam melakukan diversifikasi olahan; dan
f.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Peragaan, mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan penanganan hasil akhir dan melakukan diversifikasi usaha serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

UPTD Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan benih dan induk unggul ikan air tawar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…