DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020. Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Kelangkaan Profesi bertujuan : a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. meningkatkan disiplin dan kinerja; c. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan; d. penghargaan pemerintah daerah terhadap kelangkaan profesi; dan e. mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari : a. kehadiran; dan b. kepatuhan. Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari : a. prestasi; b. aktivitas kerja; c. kemampuan teknis; dan d. kemampuan interpersonal. Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi dilakukan setiap bulan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan Penghasilan Pegawai telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi Papua dan untuk meningkatkan kinerja tenaga spesialis, dokter konsultan dan dokter spesialis perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelangkaan Profesi Di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; Mengingat ........../2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan .........../3
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis dan Dokter Umum adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi sebagai penghargaan atas kinerjanya dalam melaksanakan tugas profesi medis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
2.Kelangkaan Profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang dimiliki seseorang dalam hal melaksanakan tugas, pekerjaan dan profesi di bidang kesehatan.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
4.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.
6.Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Abepura.
7.Pegawai ........../4
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah PNS yang bekerja pada RSUD dan RSJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8.Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi PNS Kementerian Kesehatan ialah tenaga dokter spesialis konsultan yang berstatus PNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di pekerjakan pada RSUD dan RSJ.
9.Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi PNS Kementerian Pendidikan yang Diperbantukan ialah tenaga dokter spesialis konsultan yang berstatus PNS Kementerian Pendidikan yang di pekerjakan pada RSUD dan RSJ.
10.Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi PNS Kabupaten/Kota yang Diperbantukan ialah tenaga dokter spesialis konsultan yang berstatus PNS Kabupten/Kota yang di perbantukan pada RSUD dan RSJ.
11.Dokter Spesialis Konsultan Kementerian Kesehatan yang diperbantukan ialah tenaga dokter spesialis konsultan Kementerian Kesehatan yang diperbantukan ke RSUD dan RSJ.
12.Dokter Umum dan Dokter Gigi ialah PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi Papua yang bekerja di RSUD dan RSJ.
13.Pejabat Penanggungjawab ialah Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
14.Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
16.Tingkat Pendidikan adalah pengelompokkan/kategorisasi PNS dan CPNS berdasarkan jenjang pendidikan formal atau pendidikan profesi.
17.Masa Kerja adalah masa kerja yang dihitung berdasarkan mulai tanggal melaksanakan tugas pada RSUD dan RSJ.
18.Capaian Kinerja adalah penilaian terhadap target atau standar medis yang telah ditentukan dalam rencana kerja individu oleh Kepala SMF atau Pejabat yang ditunjuk.
19.Kehadiran adalah tingkat kehadiran PNS dan CPNS selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
20.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
21.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Kelangkaan Profesi bertujuan :

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.meningkatkan disiplin dan kinerja;
c.mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
d.penghargaan pemerintah daerah terhadap kelangkaan profesi; dan
e.mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. BAB ........./5

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA

Pasal 3

(1)Pegawai yang berhak menerima tambahan penghasilan bersyarat kelangkaan profesi adalah :
1. a.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan PNS dan CPNS pada RSUD dan RSJ;
2. b.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dipekerjakan atau diperbantukan pada RSUD dan RSJ;
3. c.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dari :
  1. 1.PNS Kementerian Kesehatan yang dipekerjakan pada RSUD dan RSJ.
  2. 2.PNS Kementerian Pendidikan yang dipekerjakan pada RSUD dan RSJ.
  3. 3.PNS Kabupaten/Kota yang dipekerjakan pada RSUD dan RSJ.
4. d.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dipekerjakan pada RSUD dan RSJ yang tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
(2)Pegawai yang tidak berhak menerima tambahan penghasilan bersyarat kelangkaan profesi adalah :
1. a.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi PNS yang berstatus penitipan pada RSUD dan RSJ;
2. b.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi PNS pada RSUD dan RSJ yang diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
3. c.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi PNS pada RSUD dan RSJ yang berstatus tugas belajar; dan
4. d.dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

BESARAN MAKSIMAL DAN KRITERIA

Pasal 4

(1)Besaran maksimal tambahan penghasilan pegawai kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran maksimal tambahan penghasilan pegawai kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. a.jabatan fungsional tertentu;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.capaian kinerja; dan
4. d.disiplin.
(3)Kriteria ........../6
(3)Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan sebagai pengurang nilai tambahan penghasilan pegawai kelangkaan profesi dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan masa kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 5

(1)Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
1. a.kehadiran; dan
2. b.kepatuhan.
(2)Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.Tidak Hadir (TH);
2. b.Terlambat Datang (TD); dan
3. c.Cepat Pulang (CP).
(3)Indikator kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub indikator :
1. a.Patuh (P);
2. b.Kurang Patuh (KP); dan
3. c.Tidak Patuh (TP).

Pasal 6

(1)Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
1. a.prestasi;
2. b.aktivitas kerja;
3. c.kemampuan teknis; dan
4. d.kemampuan interpersonal.
(2)Indikator penilaian prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
1. a.tugas selesai tepat waktu;
2. b.produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
3. c.kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
4. d.kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
5. e.tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
(3)Indikator ........../7
(3)Indikator penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
1. a.jumlah aktivitas kerja;
2. b.hasil aktivitas kerja; dan
3. c.kualitas aktivitas kerja.
(4)Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
(5)Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
1. a.mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
2. b.mampu berkomunikasi dengan baik.
(6)Keempat komponen pencapaian kinerja sebagaimana yang di maksud pada ayat (1 ) penilaiannya dielaborasi sebagai berikut :
1. a.kinerja baik berarti : Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, mampu menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway), serta memiliki ide dan gagasan konstruktif serta mampu bekerja dalam kelompok/tim;
2. b.kinerja cukup berarti : Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, cukup mampu menyelesaikan tugas tepat waktu yang sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway), dan cukup memiliki ide dan gagasan konstruktif; dan
3. c.kinerja kurang berarti : Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, kurang mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan alur klinis tatakelola pasien (clinical pathway).

BAB VI

PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPP Kelangkaan Profesi dilakukan sebagai berikut :

a.penilaian kedisiplinan dilakukan secara online dengan menggunakan data kehadiran absensi digital;
b.penilaian kinerja dilakukan secara manual berdasarkan kertas kerja yang dibuat oleh Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, perhari untuk selanjutnya dinilai oleh atasan langsung;
c.pejabat penatausahaan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur RSUD dan RSJ membuat daftar perhitungan dan rekapitulasi tambahan penghasilan pegawai;
d.formulir daftar perhitungan tambahan penghasilan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
e.formulir daftar rekapitulasi tambahan penghasilan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
f.daftar perhitungan tambahan penghasilan kelangkaan profesi, yang telah diverifikasi dan daftar rekapitulasi tambahan penghasilan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e disahkan oleh Direktur RSUD dan RSJ sebagai dasar dalam pemberian tambahan penghasilan kelangkaan profesi. BAB ........./8

BAB VII

HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 8

(1)Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.
(2)Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD dan RSJ.
(3)Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, yang bekerja tidak berdasarkan shift, waktu kerja ditetapkan Jam 07.30 WIT sampai dengan Jam 15.00 WIT dan selanjutnya bekerja sesuai dengan mekanisme “ On Call “.
(4)Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, yang bekerja berdasarkan shift, waktu kerja ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Shift Pagi : Jam 07.30 sampai dengan Jam 15.00 WIT
2. b.Shift Siang : Jam 15.00 sampai dengan Jam 21.00 WIT
3. c.Shift Malam : Jam 21.00 sampai dengan Jam 07.30 WIT

Pasal 9

(1)Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP Kelangkaan Profesi yaitu jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
(2)Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
1. a.melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
2. b.sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 5 (lima) hari kerja dalam masa kinerja;
3. c.mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dalam masa kinerja; dan
4. d.cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi dilakukan setiap bulan.
(2)Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPP Kelangkaan Profesi melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran TPP Kelangkaan Profesi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA) RSUD dan RSJ.
(4)Pengajuan pembayaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur RSUD dan RSJ.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…