DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 50 Tahun 2024

Nomor: 50
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua di atur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 23); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA. BAB ……./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD pada Dinas, terdiri dari :
1. a.Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH);
2. b.Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH);
3. c.Balai Pelatihan Pertanian;
4. d.Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura;
5. e.Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak;
6. f.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; dan
7. g.Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Oganisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
1. a.Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan Teknis dan Pengawasan Peredaran Benih;
  4. 4.Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Balai ……../4
3. b.Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
  4. 4.Seksi Pengamatan dan Analisa; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. c.Balai Pelatihan Pertanian, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian;
  4. 4.Seksi Penyelenggaraan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. d.Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Produksi Benih;
  4. 4.Seksi Prasarana dan Sarana; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
6. e.Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Produksi Benih;
  4. 4.Seksi Prasarana dan Sarana; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
7. f.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Mutu;
  4. 4.Seksi Pelayanan Teknis; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
8. g.Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
  3. 3.Seksi Pendidikan dan Kurikulum;
  4. 4.Seksi Kesiswaan.
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH), mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian kultivar dan klon, peniaian penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan, sertifikasi benih pengawasan mutu benih, analisa mutu/benih tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal ……./5

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) mempunyai fungsi :

a.penilaian kultivar (varietas) dan klon penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan;
b.pelaksanaan sertifikasi benih/bibit;
c.pengawasan peredaran benih;
d.pelaksanaan analisa benih secara laboratoris;
e.pendampingan penggunaan benih bermutu di tingkat petani; dan
f.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknis dan Pengawasan Peredaran Benih, mempunyai tugas pokok menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih, pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan mutu benih serta melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengembangan sarana teknis serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengembangkan, menganalisis dan merumuskan hasil kegitan, sertifikasi dan pengujuian mutu benih serta mengoperasionalkan laboratorium analisa benih lapangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan penetapan teknik pengendalian organ pengganggu tanaman khususnya tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan pestisida dan pupuk serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…