DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2024

Nomor: 51
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan ……/3
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12.Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD pada Dinas, terdiri dari:
1. a.Balai Latihan Olahraga dan Pemuda;
2. b.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari:
  1. 1.pengelolaan sarana dan prasarana olahraga kampung harapan meliputi stadion papua bangkit, istora, venue aquatic, venue menembak indoor, venue panahan, venue baseball dan softball;
  2. 2.pengelolaan sarana dan prasarana olahraga doyo baru meliputi venue hocky, cricket dan rumah susun atlit; dan
  3. 3.pengelolaan sarana dan prasarana olahraga Kota Jayapura meliputi gor cenderawasih, stadion mandala dan venue sepatu roda.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
1. a.Balai Latihan Olahraga dan Pemuda, terdiri dari:
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Subbagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
  4. 4.Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga, terdiri dari:
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Subbagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan;
  4. 4.Seksi Pemeliharaan dan Perawatan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Balai Latihan Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok merumuskan program pembinaan dan pelatihan bagi anak usia dini, remaja dan pemuda serta melakukan koordinasi dan kerjasama, kajian pengembangan bakat dan minat olahraga serta tugas melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)UPTD Balai Latihan Olahraga dan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian semua kegiatan menyangkut pembinaan, pelatihan, pemanduan bakat serta pengembangan olahraga dan pemuda;
2. b.pengawasan kegiatan/tugas penyelenggara latihan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pelatihan di bidang produktivitas dan keterampilan bagi pemuda dan pengembangan bakat olahraga;
4. d.pelaksanaan optimalisasi pembinaan dan pelatihan; dan
5. e.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

Seksi Pengkajian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok melakukan kajian dan pemetaan bakat serta minat olahraga masyarakat, melakukan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan bakat dan minat olahraga serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang utama untuk seleksi dan pelatihan pelatih, pembina olahraga dan pemuda, serta menyusun kurikulum pelatihan olahraga dan pemuda serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

(1)UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian, pelayanan, pemanfaatan serta menghimpun dana dari sewa prasarana dan sarana olahraga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tugas melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
2. b.pelaksanaan pelayanan, pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
3. c.pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga;
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. e.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…