DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2024

Nomor: 53
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ………/2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12.Peraturan ………/3
12.Peraturan Gubernur Papua Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 21); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD pada Dinas, terdiri dari:
1. a.Pengujian Mutu Produk Industri;
2. b.Laboratorium dan Kalibrasi.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
1. a.Pengujian Mutu Produk Industri, terdiri dari:
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Subbagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi;
  4. 4.Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Laboratorium dan Kalibrasi, terdiri dari:
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Subbagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Laboratorium;
  4. 4.Seksi Standarisasi dan Kalibrasi; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Pengujian Mutu Produk Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pengujian mutu dan normalisasi produk industri sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)UPTD Pengujian Mutu Produk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu barang dan produk industri;
2. b.pelayanan administrasi bahan rekomendasi berupa pengujian mutu dan pemeriksaan sistem mutu di bidang perdagangan dan industri;
3. c.pelaksanaan penerapan baku mutu lingkungan hidup di bidang perdagangan dan industri;
4. d.penyediaan informasi dan dukungan rekayasa teknologi industri dan normalisasi produk industri; dan
5. e.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

……/5

Pasal 7

Seksi Penyiapan Teknis dan Penerapan Standarisasi, mempunyai tugas pokok melakukan analisa serta penyiapan dan penerapan standarisasi, melakukan bimbingan teknis mengenai pengembangan teknik produksi dan rekayasa industri, pengendalian pencemaran lingkungan dan bimtek penerapan tanda SNI dan penerapan sistem mutu dan menyiapkan informasi teknologi industri serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas pokok melakukan pengujian dan analisa setiap contoh produk yang meliputi contoh produk makanan, minuman, minyak atsiri serta aneka produk dan barang lainnya serta melakukan kajian kualitas barang dan produk industri sesuai hasil pengujian laboratorium dan penerbitan sertifikat hasil uji serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

(1)UPTD Laboratorium dan Kalibrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kegiatan laboratorium, standarisasi dan kalibrasi serta verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam upaya perlindungan konsumen dan produsen serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2)UPTD Laboratorium dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengelolaan ukuran standar laboratorium, standarisasi, kalibrasi dan verifikasi;
2. b.pelaksanaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur;
3. c.melakukan pengelolaan laboratorium secara berkala;
4. d.melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melakukan penelusuran, verifikasi, desiminasi dan interkomparasi terhadap standar, alat ukur berdasarkan regulasi teknis yang berlaku;
6. f.penyiapan dan penyusunan petunjuk analisa dan evaluasi data alat-alat standar laboratorium dan kalibrasi;
7. g.penyuluhan tentang laboratorium dan verifikasi alat ukur; dan
8. h.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…