DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 54 Tahun 2024

Nomor: 54
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA. BAB ……../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD pada Dinas, terdiri dari :
1. a.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
  1. 1.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXI lintas Sarmi - Mamberamo berkedudukan di Kabupaten Mamberamo Raya.
  2. 2.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
  3. 3.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor.
  4. 4.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVII berkedudukan di Kabupaten Waropen.
  5. 5.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXX berkedudukan di Kabupaten Keerom.
  6. 6.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXVIII berkedudukan di Kota Jayapura.
  7. 7.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XXIII berkedudukan di Kabupaten Sarmi.
2. b.Perbenihan Tanaman Hutan (PTH);
3. c.Taman Burung dan Taman Anggrek;
4. d.Kebun Raya Koya Koso; dan
5. e.Laboratorium Lingkungan. Pasal ……./4

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
1. a.Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  4. 4.Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Perbenihan Tanaman Hutan (PTH), terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pembibitan Tanaman Hutan;
  4. 4.Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Taman Burung dan Taman Anggrek, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengembangan Penelitian, Pendidikan dan Wisata;
  4. 4.Seksi Pengembangan Koleksi; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. d.Kebun Raya Koya Koso, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Konservasi;
  4. 4.Seksi Pemanfaatan; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
5. e.Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha;
  3. 3.Seksi Pengendalian Mutu;
  4. 4.Seksi Pengujian; dan
  5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ………/5

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai fungsi :

a.menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan;
b.melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
c.pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
d.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e.pengembangan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
g.pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, mempunyai tugas pokok pelaksanaan perencanaan tata hutan dan pemanfaatannya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemetaan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, perlindungan, konservasi alam, pengembangan, pengendalian dan membangun kemitraan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

Perbenihan Tanaman Hutan (PTH), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu dalam menyelenggarakan urusan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan serta melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal ………./6

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…