DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2024

Nomor: 55
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Gubernur Papua Nomor 11 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA. BAB ……./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Badan.
(2)UPTD pada Badan, terdiri dari :
1. a.Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan di Kota Jayapura;
2. b.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jayapura;
3. c.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sarmi;
4. d.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Yapen;
5. e.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Biak;
6. f.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Supiori;
7. g.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Keerom;
8. h.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Waropen; dan
9. i.Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Mamberamo Raya.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD pada Badan, terdiri dari :

1.Kepala;
2.Sub Bagian Tata Usaha;
3.Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
4.Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
5.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ……./4

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok, melaksanakan administrasi dan sebagian tugas teknis operasional Badan dalam pelaksanaan pemungutan dan pemasukan penerimaan pendapatan ke kas daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a.perumusan perencanaan kegiatan dan menghimpun data, objek/subjek pungutan dalam rangka penyusunan target penerimaan;
b.pelaksanaan kegiatan teknik operasional untuk menyelenggarakan pungutan serta pemasukan penerimaan pendapatan daerah ke kas daerah;
c.pengkoordinasian yang meliputi segala kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan upaya pemungutan dan penigkatan pendapatan daerah;
d.pengendalian kegiatan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;
e.pengelolaan urusan ketausahaan; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan serta pelaporan.

Pasal 8

Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas pokok, merumuskan dan melaksanakan tugas teknis operasional pendaftaran dan pendataan terhadap objek/subjek pajak daerah, membuat surat ketetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pasal 9

Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok, melaksanakan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTD.
(3)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB ……../5

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…