DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 57 Tahun 2019

Nomor: 57
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Papua. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam menentukan besaran penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap. Penentuan kualitas piutang dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam aset lancar, piutang jangka panjang dan piutang yang tercatat dalam aset lainnya di neraca. Kepala SKPD wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa : gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; dan jalan, irigasi dan jaringan. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan aset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi. Aset lainnya yang dilakukan amortisasi yaitu aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dalam neraca Pemerintah Provinsi diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
c.bahwa untuk menyajikan aset tetap dengan harga perolehan dikurangi penyusutan dan aset lainnya dengan harga perolehan dikurangi amortisasi dalam neraca Pemerintah Provinsi diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lainnya berdasarkan jenis dan umur aktiva tetap;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang ........../2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
13.Peraturan ........./3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN ........./4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH, PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Provinsi Papua dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Provinsi Papua.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan DPRP dan ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (Perdasi).
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Provinsi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
10.Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
11.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
12.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip,dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14.Aset ........./5
14.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budayaPiutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dan/atau entitas pelaporan lainnya yang diharapkan dapat dikonversi ke dalam kas dalam satu periode akuntansi.
15.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi atau Bendahara Umum Daerah dan/atau hak Pemerintah Provinsi atau Bendahara Umum Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya.
16.Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
17.Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
18.Aset Tetap adalah bagian dari barang milik daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
19.Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tetap untuk pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
20.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
21.Aset Tak Berwujud merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
22.Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam menentukan besaran penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penghitungan besaran penyisihan piutang, penyusutan aktiva tetap, dan amortisasi aset lainnya serta untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pencatatannya. BAB ......../6

BAB III

RUANG LINGKUP PIUTANG

Pasal 3

(1)Piutang Pemerintah Provinsi diklasifikasikan menjadi :
1. a.piutang pajak daerah;
2. b.piutang retribusi daerah;
3. c.piutang tansfer antar pemerintahan;
4. d.piutang jaminan kesehatan; dan
5. e.piutang lain-lain.
(2)Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
1. a.piutang pajak kendaraan bermotor;
2. b.piutang bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
4. d.piutang pajak air permukaan.
(3)Piutang Pajak Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
1. a.piutang retribusi jasa usaha; dan
2. b.piutang retribusi jasa umum
(4)Piutang Transfer Antar Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
1. a.piutang dana bagi hasil;
2. b.piutang dana alokasi umum;
3. c.piutang dana alokasi khusus;
4. d.piutang dana otonomi khusus;
5. e.piutang transfer lainnya; dan
6. f.piutang kelebihan pembayaran.
(5)Piutang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
1. a.piutang jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.piutang askes sosial; dan
3. c.piutang askes masyarakat miskin.
(6)Piutang Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
1. a.Piutang Penjualan Kendaraan Dinas; dan
2. b.Piutang Penjulanan Rumah Dinas.

BAB IV

KUALITAS PIUTANG

Pasal 4

(1)SKPD wajib melakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
(2)Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD wajib :
1. a.menilai dan menentukan kualitas piutang yang dikelola SKPD yang dipimpinnya; dan
2. b.memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
(3)Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
1. a.jatuh tempo piutang; dan
2. b.upaya penagihan. Pasal ......./7

Pasal 5

Penentuan kualitas piutang dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam aset lancar, piutang jangka panjang dan piutang yang tercatat dalam aset lainnya di neraca.

Pasal 6

(1)Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu :
1. a.kualitas lancar;
2. b.kualitas kurang lancar;
3. c.kualitas diragukan; dan
4. d.kualitas macet.
(2)Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan umur dan/atau kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
(3)Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Tansfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan dikategorikan dalam :
1. a.Kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo.
2. b.Kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak jatuh tempo.
3. c.Kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo.
4. d.Kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo.
(4)Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Lain-lain berupa Piutang Penjualan Kendaraan Dinas dan Piutang Penjulanan Rumah Dinas dikategorikan dalam :
1. a.kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo;
2. b.kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo;
3. c.kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun sejak jatuh tempo; dan
4. d.kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 5 tahun sejak jatuh tempo.
(5)Apabila ketersediaan data tanggal jatuh tempo tidak dapat dilakukan, maka penentuan kualitas piutang dapat dihitung dari dokumen tanggal penetapan pengakuan piutang.

BAB V

PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 7

(1)Kepala SKPD wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola.
(2)Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Tansfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar :
1. a.20% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
2. b.50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
3. c.100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
(3)Penyisihan ........./8
(3)Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Piutang Lain-lain berupa Piutang Penjualan Kendaraan Dinas dan Piutang Penjulanan Rumah Dinas ditetapkan sebesar :
1. a.10% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
2. b.40% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
3. c.100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
(4)Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutang, diperhitungankan sama dengan nilai sisa piutang.

BAB VI

OBYEK PENYUSUTAN ASET

Pasal 8

(1)Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :
1. a.gedung dan bangunan;
2. b.peralatan dan mesin; dan
3. c.jalan, irigasi dan jaringan.
(2)Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya atau aset lain-lain dalam neraca Pemerintah Provinsi, berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
(3)Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
1. a.aset tetap yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. b.aset tetap dalam kondisi rusah berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
(4)Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya, sudah tidak dapat digunakan atau mati.

BAB VII

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

(1)Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
(2)Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
(3)Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehannya.
(4)Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
(5)Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
1. a.nilai yang dapat disusutkan; dan
2. b.nilai akumulasi penyusutan. Pasal ......../9

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…