DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2024

Nomor: 58
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang ………/2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
11.Peraturan ………/3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12.Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
6.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
7.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8.Kepala Cabang Dinas ialah Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas pada Dinas.
(2)Cabang Dinas, terdiri dari :
1. a.Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura;
2. b.Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi;
3. c.Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom; dan
4. d.Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mamberamo Raya.
(3)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibentuk dengan klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. BAB ……../4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Cabang Dinas, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan;
4. d.Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Cabang Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu Dinas di bidang pelayanan publik, perijinan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengendalian teknis di kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
b.pelaksanaan pelayanan publik dan perijinan
c.pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan;
d.pelaksanaan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
e.pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perijinan, pengelolaan dan pengawasan hasil hutan diluar kawasan konservasi serta pengawasan terhadap peralatan dan sarana produksi kehutanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kehutanan bagi masyarakat dan pihak terkait, pengelolaan kawasan ekosistem, lahan gambut dan pengamanan terhadap peredaran hasil hutan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas. BAB ……../5

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagi kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
(3)Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…