DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2022

Nomor: 59
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. (2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang ……./2
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. BAB ……../3

BAB I

KETENUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8.Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
9.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
11.Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transaksi surplus/defisit- LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
12.Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keaungan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP Berbasis Akrual.
13.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
15.Laporan ……../4
15.Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16.Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17.Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
18.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
22.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
23.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
24.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos- pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal.
(2)Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
1. a.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi;
2. b.Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
3. c.Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
4. d.Kebijakan Akuntansi Belanja;
5. e.Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
6. f.Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
7. g.Kebijakan Akuntansi Beban;
8. h.Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
9. i.Kebijakan Akuntansi Piutang;
10. j.Kebijakan Akuntansi Persediaan;
11. k.Kebijakan Akuntansi Investasi;
12. l.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
13. m.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Renovasi;
14. n.Kebijakan Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan;
15. o.Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
16. p.Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
17. q.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
18. r.Kebijakan Akuntansi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
19. s.Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
20. t.Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. u.Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
22. v.Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
23. w.Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi;
24. x.Kebijakan Akuntansi Properti Investasi; dan
25. y.Kebijakan Akuntansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
(2)Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan, Pengguna Dan Kebutuhan Informasi, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Unsur/Elemen Laporan Keuangan, Pengakuan Unsur Laporan Keuangan, Klasifikasi Akun, Pengukuran Unsur Laporan Keuangan, Asumsi Dasar, Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, dan Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal;
2. b.Kebijakan ……../6
3. b.Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan, teridiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Basis Akuntansi, Definisi, Tujuan Laporan Keuangan, Tanggungjawab Pelaporan Keuangan, Komponen-Komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Manfaat Informasi Realisasi Anggaran, Struktur Laporan Realisasi Anggaran, Periode Pelaporan, Isi Laporan Realisasi Anggaran, Surplus/Defisit LRA, Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas, Manfaat Informasi Arus Kas, Kas dan Setara Kas, Etintas Pelaporan Arus Kas, Penyajian Laporan Arus Kas, Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, Dan Transitoris, Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih, Bunga dan Bagian Laba, Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/Daerah/Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya, Transaksi Bukan Kas, Komponen Kas Dan Setara Kas, Pengungkapan Lainnya, Laporan Operasional, Manfaat Informasi Laporan Operasional, Periode Pelaporan, Struktur Dan Isi Laporan Operasional, Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, Surplus/Defisit-LO, Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Operasional Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Struktur Dan Isi, Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi, Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan Dan Ekonomi Makro, Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target, Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan, Asumsi Dasar Akuntansi, Pengguna Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan, Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan, Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya, dan Susunan;
4. c.Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
5. d.Kebijakan Akuntansi Belanja, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkpan;
6. e.Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Akuntansi Pembiayaan Netto, Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Penyajian, dan Pengungkapan;
7. f.Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
8. g.Kebijakan Akuntansi Beban, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
9. h.Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Uang Pada Aset Lancar, dan Pengungkapan;
10. i.Kebijakan Akuntansi Piutang, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan;
11. j.Kebijakan ………./7
12. j.Kebijakan Akuntansi Persediaan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan;
13. k.Kebijakan Akuntansi Investasi, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Investasi Jangka Pendek, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyajian, Pengungkapan, Investasi Jangka Panjang Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan;
14. l.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Awal Aset Tetap, Komponen Biaya, Perolehan Secara Gabungan, Pertukaran Aset, Aset Donasi, Pengeluaran Setelah Perolehan, Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal, Penyusutan Aset Tetap, Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan, Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok, Penghentian Aset Tetap, Tukar Menukar Aset Tetap, Penilaian Kembali Aset Tetap, Aset Bersejarah, Aset Infrastruktur, Pelepasan, Penyajian, dan Pengungkapan;
15. m.Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Renovasi, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penyajian, dan Pengungkapan;
16. n.Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
17. o.Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyajian, dan Pengungkapan;
18. p.Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal, Pengukuran, Pengukuran Awal Perolehan, Pengukuran Setelah Perolehan Awal, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, Amortisasi, Penghentian ATB, Hal Lain, Penyajian, dan Pengungkapan;
19. q.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
20. r.Kebijakan Akuntansi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan;
21. s.Kebijakan Akuntansi Kewajiban, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek, Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang, Perubahan Valuta Asing, Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi Utang, Penghapusan Hutang, Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Hutang Pemerintah Daerah, Penyajian, dan Pengungkapan;
22. t.Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, dan Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa;
23. u.Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, dan Peristiwa Luar Biasa;
24. v.Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan, Pengakuan Dan Pengukuran, dan Pengungkapan;
25. w.Kebijakan ……../8 SOFIA BON PIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPA A BIRO HUKUM,
26. w.Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa, Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban, Penyajian dan Pengungkapan;
27. x.Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Alih Guna, Pelepasan, Penyajian dan Pengungkapan; dan
28. y.Kebijakan Akuntansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdiri dari Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengukapan.
(3)Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 2 Desember 2022 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 2 Desember 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 59 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…