DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua khususnya tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2016 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, pegawai yang berhak dan tidak berhak menerima TPB - Khusus, besaran maksimal, kriteria dan bobot nilai, perhitungan dan pengesahan, hari kerja, mekanisme pembayaran. Lebih rinci dipaparkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah untuk peningkatan kedisiplinan, kesejahteraan dan layanan kesehatan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis Dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang ........./2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan ........./3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17.Peraturan ........./4
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
21.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 20);
22.Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis, yang selanjutnya disebut TPB-Khusus adalah tambahan penghasilan yang didasarkan pada kriteria kelompok sumber daya manusia, tingkat pendidikan, jabatan tambahan, risiko kerja, kegawatdaruratan, profesi anamnese dan terapi pasien, masa kerja, tipe rumah sakit, dan kehadiran.
2.Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.
3.Rumah ........./5
3.Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Abepura.
4.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada RSUD dan RSJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokkter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan apoteker.
6.Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
7.Penunjang Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisinis, radiografer, perekam medis dan teknisi elektromedis.
8.Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur RSUD dan RSJ selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
9.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provisi Papua.
10.Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalan suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
11.Jabatan Fungsional Umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
12.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
13.Kelompok Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kelompok SDM adalah pengelompokkan/kategorisasi PNS berdasarkan profesi/jabatan struktural/jabatan fungsional yang tercermin pada tugas pokok dan fungsi masing-masing kelompok SDM di unit kerjanya.
14.Tingkat Pendidikan adalah pengelompokkan/kategorisasi PNS berdasarkan jenjang pendidikan formal atau pendidikan profesi.
15.Jabatan Tambahan adalah jabatan tertentu yang terdapat khusus dalam struktural organisasi rumah sakit tetapi bukan jabatan struktural yang umumnya terdapat dalam struktural organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah.
16.Risiko Kerja adalah tingkat imbas negatif yang berprofesi menimpa PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan.
17.Kegawatdaruratan adalah tingkat beban kerja PNS berupa kesegeraan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terancam keselamatan jiwanya.
18.Profesi ........./6
18.Profesi Anamnese dan Terapi Pasien adalah tingkat kewenangan dan tanggungjawab profesi medis dan paramedis tertentu dalam melakukan tata laksana pelayanan medis dan keperawatan kepada pasien.
19.Masa Kerja adalah masa kerja PNS yang dihitung berdasarkan mulai Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT).
20.Tipe Rumah Sakit adalah kategori jenis atau kelas rumah sakit berdasarkan kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan.
21.Rumah Sakit (RS) Tipe A adalah RS yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan sub spesialisik luas.
22.Rumah Sakit (RS) Tipe B adalah RS yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal 11 spesialistik dan sub spesialistik terbatas.
23.Rumah Sakit (RS) Tipe C adalah RS yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.
24.Kehadiran adalah tingkat kehadiran PNS selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPB-Khusus bertujuan :

a.peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja PNS;
b.peningkatan kesejahteraan PNS; dan
c.peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPB - KHUSUS

Pasal 3

(1)Pegawai yang berhak menerima TPB-Khusus adalah :
1. a.PNS dan CPNS Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis dari Direktur RSUD dan RSJ; dan
2. b.PNS Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada RSUD dan RSJ dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)Pegawai yang tidak berhak menerima TPB-Khusus adalah :
1. a.PNS yang berstatus penitipan pada RSUD dan RSJ;
2. b.PNS pada RSUD dan RSJ yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain;
3. c.PNS pada RSUD dan RSJ yang berstatus tugas belajar;
4. d.PNS ......../7
5. d.PNS tenaga fungsional umum dan pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, para medis dan penunjang medis pada RSUD dan RSJ;
6. e.Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV

BESARAN MAKSIMAL, KRITERIA DAN BOBOT NILAI

Pasal 4

(1)Besaran maksimal TPB-Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran maksimal TPB-Khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. a.kelompok SDM;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.jabatan tambahan;
4. d.risiko kerja;
5. e.kegawatdaruratan;
6. f.profesi anamnase dan terapi pasien;
7. g.masa kerja;
8. h.tipe rumah sakit; dan
9. i.kehadiran.
(3)Kriteria kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diberlakukan sebagai pengurang nilai TPB-Khusus dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan masa kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gunernur ini.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 5

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB-Khusus dilakukan sebagai berikut :

a.pejabat penatausahaan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur RSUD dan RSJ membuat daftar perhitungan dan Rekapitulasi TPB-Khusus dengan menggunakan formulir;
b.formulir daftar perhitungan TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini;
c.formulir daftar rekapitulasi TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.daftar ......../8
d.daftar perhitungan TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bidang Sumber Daya Manusia; dan
e.daftar perhitungan TPB-Khusus yang telah diverifikasi dan daftar Rekapitulasi TPB-Khusus sebagaimana pada huruf c dan huruf b disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dalam pemberian TPB-Khusus.

BAB VI

HARI KERJA

Pasal 6

Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPB-Khusus adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
(2)Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
1. a.melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
2. b.sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
3. c.mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
4. d.cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Pembayaran TPB-Khusus dilakukan setiap triwulan.
(2)Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPB- Khusus melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran TPB-Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.
(4)Pengajuan pembayaran TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur RSUD dan RSJ yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pembayaran TPB-Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
(2)Bagi PNS Golongan I dan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus), PNS Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima perseratus), dan PNS Golongan IV dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas perseratus). BAB ....../9

Pasal 10

Pembayaran TPB-Khusus Tahun Anggaran 2017 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…