DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020. Pemberian TPP Pendidikan bertujuan : a. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan; b. meningkatkan disiplin dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan e. mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersih dan berwibawa. Pendidik yang berhak menerima TPP Pendidikan yaitu : a. Guru Professional; dan b. Guru Bimbingan dan Konseling/konselor. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari : a. Kehadiran; dan b. Kepatuhan. Bobot penilaian untuk komponen, terdiri dari : a. disiplin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan b. pencapaian kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa dalam rangka akurasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, efektivitas penyusunan dan perhitungan tambahan penghasilan, peningkatan kesejahteraan, kedisiplinan dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, perlu diberikan tunjangan penghasilan bersyarat kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; Mengingat ........./2 OK 10-04-2019 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan ........../3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);
21.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN : ........../4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut TPP Pendidikan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja.
2.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4.Pendidik dan Tenaga Kependidikan ialah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau PNS dan CPNS Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan menengah.
6.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7.Pendidik ialah Guru Profesional dan Guru Bimbingan.
8.Guru Professional ialah Pendidik yang melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik termasuk melaksanakan fungsi pengelola laboratorium, bengkel, perpustakaan, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9.Guru Bimbingan ialah Pendidik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling dan/atau pendidikan akademik lainnya yang telah mengikuti Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dari perguruan tinggi penyelenggara Program Pengadaan Tenaga Kependidikan, terakreditasi, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.
10.Tenaga Kependidikan ialah Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah.
11.Kepala Sekolah ialah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola pendidikan menengah.
12.Pengawas ialah guru dan/atau kepala sekolah yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan menengah.
13.Kepala Administrasi Sekolah ialah kepala tenaga adminsitrasi sekolah yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola administrasi pada pendidikan menengah.
14.Tenaga ........./5
14.Tenaga Administrasi Sekolah ialah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada pendidikan menengah.
15.Tugas Tambahan adalah tugas-tugas yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru, meliputi wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/teaching factory satuan pendidikan, pembimbing khusus pada satuan Pendidikan Luar Biasa atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, wali kelas, pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pembina ekstrakurikuler, koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK, Guru piket; ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), penilai kinerja Guru, pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru dan/atau tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan menengah.
16.Pengelola Laboratorium ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengelola, melatih, mengembangkan keterampilan intelektual siswa untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian terhadap gejala-gejala kebenaran dari sesuatu objek dalam lingkungn alam dan sosial.
17.Pengelola Bengkel ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengawasi, mengelola, melatih, mengembangkan keterampilan intelektual siswa untuk melakukan perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen sistem sebuah mesin maupun peralatan lainnya melalui suatu proses yang terdiri dari proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan peningkatan kompentensi siswa.
18.Pengelola Perpustakaan ialah Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan pustaka, guna proses belajar mengajar siswa dan guru dalam menyelesaikan tugas-tugas proses belajar mengajar.
19.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendidikan menengah.
20.Ruang/Golongan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dan CPNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangkaian susunan ke Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat.
22.Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah penilaian dari tugas utama Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
23.Kehadiran adalah tingkat kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
24.Kinerja adalah kualitas profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat diukur dengan indikator prestasi kerja, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
25.Disiplin Kerja adalah penilaian kinerja yang meliputi indikator kehadiran dan kepatuhan.
25.Prestasi ........./6
26.Prestasi Kerja adalah hasil kinerja yang meliputi indikator tugas selesai tepat waktu, produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga, kuantitas produk sesuai dengan rencana kerja, kualitas produk sesuai dengan rencana kerja pendidikan dan tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
27.Aktivitas Kerja adalah sub aktivitas yang meliputi indikator jumlah, satuan hasil, dan kualitas.
28.Kemampuan Teknis adalah tingkat kemahiran dalam melaksanakan tugas utama dan/atau tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta kemampuan dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
29.Kemampuan Interpersonal adalah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi indikator mampu berkerjsama dalam kelompok kerja atau tim dan mampu berkomunikasi dengan baik.
30.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
31.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP Pendidikan bertujuan :

a.meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;
b.meningkatkan disiplin dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
d.meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
e.mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA TPP PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Pendidik yang berhak menerima TPP Pendidikan yaitu :
1. a.Guru Professional; dan
2. b.Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
(2)Tenaga Kependidikan yang berhak menerima TPP Pendidikan yaitu :
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Pengawas Sekolah;
3. c.Tenaga Administrasi Sekolah.
(3)Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
(4)Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji, masih aktif sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari luar Pemerintah Provinsi Papua yang di pekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua. Pasal ........../7

Pasal 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak berhak menerima TPP Pendidikan adalah :

a.Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang satuan pendidikan menengah yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintahan Provinsi Papua;
b.Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang satuan pendidikan menengah dengan status tugas belajar yang ditetapkan oleh Gubernur;
c.Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pindah dari Kabupaten/Kota ke lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau dari Provinsi lain ke Provinsi Papua dalam Tahun 2020; dan
d.Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenis dan jenjang pendidikan menengah yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

BESARAN PENERIMAAN TPP PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan :
1. a.Pangkat/Golongan/Ruang;
2. b.Capaian kinerja; dan
3. c.Kedisiplinan.
(3)Besaran maksimal TPP Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah, berdasarkan :
1. a.Jabatan/Pangkat/Golongan/Ruang;
2. b.Capaian kinerja; dan
3. c.Kedisiplinan.
(4)Kriteria kedisiplinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c dan ayat
(3)huruf c diberlakukan sebagai pengurangan nilai TPP Pendidikan dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama masa kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 6

Besaran maksimal pembayaran TPP Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut :

a.Pendidik, disesuaikan pangkat dan golongan/ruang;
b.Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Kepala Sekolah disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IIIb;
c.Kepala Administrasi Sekolah disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV; dan
d.Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah disesuaikan dengan pangkat dan golongan/ruang. BAB ......../8

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 7

(1)Penerima TPP Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
(2)Penilaian disiplin dan pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : (a) Guru dan Kepala Administrasi Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah; (b) Tenaga Administrasi Sekolah dilakukan oleh Kepala Administrasi Sekolah; (c) Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah; dan (d) Pengawas Sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3)Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh atasan langsung.

BAB VI

FORMULIR AKTIVITAS KERJA

Pasal 8

(1)Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengisi aktivitas kerja pada formulir aktivitas kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(2)Verifikasi dan validasi terhadap aktivitas kerja oleh atasan langsung dilakukan setiap minggu pada bulan berjalan dan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.
(3)Formulir aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Entri Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
(2)Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
(3)Formulir Penilaian aktivitas kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Formulir Verifikasi Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Formulir penilaian untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 01 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Formulir penilaian untuk Pendidik dan Tenaga Adminsitrasi Sekolah menggunakan jenis formulir TPP Pendidikan 02 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ......./9

BAB VII

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 10

(1)Perhitungan TPP Pendidikan dilakukan melalui sistem, untuk Jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi Sekolah, serta Pendidik dan Tenaga Adminsitrasi Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Perhitungan TPP Pendidikan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…