DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ........../2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
7.Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Papua.
9.Inspektur Pembantu ialah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Provinsi Papua.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Inspektur Pembantu I;
4. d.Inspektur Pembantu II;
5. e.Inspektur Pembantu III;
6. f.Inspektur Pembantu IV;
7. g.Inspektur Pembantu Khusus;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB ......../4

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan Gubernur.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
2. b.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
3. c.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
4. d.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. e.perumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan BUMD;
6. f.pembinaan dan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan daerah, barang milik daerah
7. g.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, norma, Standar, kriteria dan Prosedur;
8. h.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
9. i.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
10. j.pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
11. k.pembinaan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
12. l.pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, serapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
13. m.pelaksanaan reviu LAKIP dan LPPD Pemerintah Papua;
14. n.pelaksanaan evaluasi PPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. o.pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
16. p.pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
17. q.pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
18. r.pelaksanaan tugas lain dari Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
2. b.pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Inspektorat;
3. c.pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Inspektorat;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Inspektorat;
7. g.pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Inspektorat;
9. i.pelaksanaan koordinasi pengadministrasian dan pengelolaan laporan- laporan hasil pengawasan;
10. j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
11. k.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
12. l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat, terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bagian;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
4. d.melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Inspektorat;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
7. g.melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan ………/6
9. h.melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. i.melakukan pengolahan data pengawasan hasil pengawasan;
11. j.melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
12. k.melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
13. l.mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik hasil pengawasan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Inspektorat:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Inspektorat;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Inspektorat;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;
(3)Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Sub Bagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat ........./7
9. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
10. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
11. j.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Inspektorat;
12. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan layanan kasus pengaduan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.
(2)Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
2. b.koordinasi program pengawasan;
3. c.pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. d.pengawasan untuk percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik yang prima;
5. e.reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
6. f.pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
8. h.layanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
9. i.pendampingan, asistensi dan fasilitasi, dan sosialisasi pemeriksaan internal/eksternal;
10. j.verifikasi gratifikasi;
11. k.verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara);
12. l.evaluasi sistem pengendalian internal;
13. m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
14. n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Inspektur Pembantu, terdiri atas :
1. a.Inspektur Pembantu I;
2. b.Inspektur Pembantu II;
3. c.Inspektur Pembantu III;
4. d.Inspektur Pembantu IV; dan
5. e.Inspektur Pembantu Khusus. Paragraf ......../8

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
(2)Inspektur Pembantu I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program pemeriksaan;
2. b.pelaksanaan pengawasan;
3. c.pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
5. e.melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
6. f.pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
7. g.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
8. h.penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
9. i.pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. j.fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 10

(1)Inspektur Pembantu II, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
(2)Inspektur Pembantu II, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan program pemeriksaan;
2. b.pelaksanaan pengawasan;
3. c.pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
5. e.melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
6. f.pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
7. g.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
8. h.penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
9. i.pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. j.fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur. Paragraf ......../9

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…