DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 60 Tahun 2022

Nomor: 60
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang ……../2
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. BAB ……./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8.Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
9.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
11.Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit- LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
12.Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keaungan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.
13.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
14.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
15.Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16.Laporan ……../4
16.Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17.Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
18.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
22.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
23.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
24.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
1. a.Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
2. b.Sistem Akuntansi Pendapatan;
3. c.Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
4. d.Sistem Akuntansi Pembiayaan;
5. e.Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
6. f.Sistem ……../5
7. f.Sistem Akuntansi Piutang;
8. g.Sistem Akuntansi Persediaan;
9. h.Sistem Akuntansi Investasi;
10. i.Sistem Akuntansi Aset Tetap;
11. j.Sistem Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
12. k.Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
13. l.Sistem Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
14. m.Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
15. n.Sistem Akuntansi Kewajiban;
16. o.Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
17. p.Sistem Akuntansi Konsolidasi Laporan Keuangan.
(2)Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
2. b.Sistem Akuntansi Pendapatan, terdiri atas Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan ;
3. c.Sistem Akuntansi Beban dan Belanja, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian, dan Pengungkapan;
4. d.Sistem Akuntansi Pembiayaan, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
5. e.Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
6. f.Sistem Akuntansi Piutang, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian Umur Piutang, Penghentian Pengakuan Piutang Dan Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
7. g.Sistem Akuntansi Persediaan, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Pencatatan, Selisih, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
8. h.Sistem Akuntansi Investasi, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
9. i.Sistem Akuntansi Aset Tetap, terdiri dari Umum, Definisi, Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan Aset Tetap, Pengeluaran Setelah Perolehan, Aset Bersejarah, Penghentian dan Pelepasan, Kerugian Daerah Atas Hilangnya Aset Tetap, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
10. j.Sistem Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penghentian Kegiatan Sebelum Perolehan, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
11. k.Sistem Akuntansi Dana Cadangan, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
12. l.Sistem Akuntansi Aset Tidak Berwujud, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
13. m.Sistem Akuntansi Aset Lainnya, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
14. n.Sistem Akuntansi Kewajiban, terdiri dari Umum, Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Sistem Akuntansi, Penyajian dan Pengungkapan;
15. o.Sistem ………./6 SOFIA BON PIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPA A BIRO HUKUM,
16. o.Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, terdiri dari Umum, Definisi, Sistem Akuntansi, dan Pengungkapan; dan
17. p.Sistem Akuntansi Konsolidasi Laporan Keuangan, terdiri dari Umum, Definisi, Prosedur Konsolidasi, Penyajian dan Pengungkapan.
(3)Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 4A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 2 Desember 2022 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 2 Desember 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 60 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…