DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 61 Tahun 2024

Nomor: 61
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi hak warga negara terutama Orang Asli Papua atas pemenuhan pelayanan dasar perlu mewujudkan sistim informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran sesuai kondisi obyektif dan kebutuhan riil di masyarakat melalui data tunggal sebagai dasar penyusunan perencanaan mulai dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi;
c.bahwa kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan adanya perlakuan khusus bagi Orang Asli Papua terutama dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
d.bahwa untuk mewujudkan adanya perlakuan khusus bagi Orang Asli Papua, diperlukan data terpilah Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua agar perlakuan khusus tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran;
e.bahwa ……/2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Sistem Informasi Orang Asli Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang ……/3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12.Peraturan ……/4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); MEMUTUSKAN ……/5 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI ORANG ASLI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
5.Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang selanjutnya disebut BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
6.Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
7.Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8.Pemerintah Distrik adalah adalah Kepala Distrik dibantu perangkat Distrik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Distrik.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik.
10.Kampung dan Kampung Adat yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12.Kepala Kampung adalah pimpinan Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Kampung.
13.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
14.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
15.Sistem ……/6
15.Sistem Informasi Orang Papua yang selanjutnya disebut SIO Papua adalah sistem dan mekanisme pengelolaan data dasar berbasis Kampung yang menyajikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua yang terpilah antara OAP dan bukan OAP serta informasi kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
16.Penduduk Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
17.Kader Kampung adalah warga masyarakat Kampung yang berdasarkan keputusan musyawarah Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melakukan pendataan dan mengelola SIO Papua secara berkelanjutan.
18.Administrator SIO Papua adalah orang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangan untuk mengakses data pribadi dalam SIO Papua.
19.Petugas pengumpul data Kelurahan adalah orang yang dikontrak dalam periode waktu tertentu untuk mengumpulkan data SIO Papua di tingkat Kelurahan.
20.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
21.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
22.Papua Integrasi Satu Data yang selanjutnya disebut PAITUA adalah kebijakan tata kelola Daerah yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan instansi lain melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung melalui Peraturan Kampung.
25.Pelatihan Untuk Pelatih (Training of Trainers) yang selanjutnya disebut ToT adalah pelatihan yang diberikan kepada pelatih SIO PAPUA.
26.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
27.Perangkat ……/7
27.Perangkat Keras adalah komponen pada sistem yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
28.Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan sistem akan mampu membuat sistem bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil tertentu, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
29.Internet adalah jaringan yang menghubungkan antar sistem yang satu dengan sistem lainnya menggunakan standar sistem global sebagai sistem pertukaran.
30.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, sistem, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
31.Data Pribadi adalah Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
32.Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi untuk saling berbagi data, fungsi, dan sumber daya dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi.

BAB II

TUJUAN SIO PAPUA

Pasal 2

Pengaturan SIO Papua, bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pengelolaan Data dan informasi berbasis Kampung untuk mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan dan penganggaran pembangunan, peningkatan layanan dasar dan kegiatan ekonomi, secara inklusif;
b.meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi dalam sistem informasi;
c.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis Data dengan sasaran yang lebih fokus, terutama untuk pembangunan yang menyasar OAP;
d.meningkatkan kualitas pelaporan, ketepatan, dan kecepatan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan anggaran;
e.mempercepat diseminasi informasi pembangunan dan komunikasi dengan masyarakat berbasis Data Kampung;
f.memperluas, meningkatkan, dan mempercepat proses peningkatan kapasitas perangkat dan Kader Kampung; dan
g.mendukung ……/8
g.mendukung peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta dukungan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi OAP dengan adanya Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas dan usia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SIO Papua dalam Peraturan Gubernur ini mencakup:

a.kedudukan SIO Papua;
b.jenis dan sumber Data;
c.perangkat SIO Papua;
d.materi muatan SIO Papua;
e.penyelenggara SIO Papua;
f.penyelenggaraan SIO Papua;
g.perencanaan dan penganggaran SIO Papua;
h.pengembangan SIO Papua;
i.pembinaan dan pengawasan SIO Papua; dan
j.pembiayaan.

BAB IV

KEDUDUKAN SIO PAPUA

Pasal 4

(1)SIO Papua berkedudukan sebagai sumber Data utama dalam menyajikan Data sistemik berbasis Kampung untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus.
(2)Penyajian Data sistemik berbasis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan terpilah OAP berbasis keluarga.
(3)Pendataan terpilah OAP berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan proses penyediaan data penduduk secara terpilah OAP dan bukan OAP menurut karakter sosiodemografi dan ekonomi, termasuk jenis kelamin dan disabilitas sebagai basis data pembangunan menuju PAITUA dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pasal 5

Penyelenggaraan SIO Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada PAITUA dan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 6

(1)Jenis Data yang dikelola dalam SIO Papua, terdiri dari:
1. a.Data primer; dan
2. b.Data sekunder.
(2)Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pendataan terpilah OAP berbasis keluarga.
(3)Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui dokumen atau media perantara yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan layanan.

BAB VI

PERANGKAT SIO PAPUA

Pasal 7

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan SIO Papua, meliputi:

a.perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan aplikasi SIO Papua;
b.perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk aplikasi dan database; dan
c.perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIO Papua.

BAB VII

MATERI MUATAN SIO PAPUA

Pasal 8

Materi muatan SIO Papua mencakup:

a.Data kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung secara terpilah OAP dan bukan OAP sesuai Pendataan Terpilah OAP Berbasis Keluarga;
b.informasi penyelenggaraan Kampung;
c.Data wilayah Kampung;
d.layanan Kampung; dan
e.materi muatan lain yang dikembangkan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan, penganggaran dan perbaikan kualitas layanan.

Pasal 9

(1)Data kondisi sosial, ekonomi dan demografi masyarakat berbasis Kampung secara terpilah OAP dan bukan OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mencakup:
1. a.jenis kelamin dan umur;
2. b.kepemilikan ……/10
3. b.kepemilikan adminduk;
4. c.partisipasi sekolah;
5. d.disabilitas;
6. e.kepemilikan dan kondisi aset;
7. f.pekerjaan;
8. g.akses terhadap air minum, lahan dan jamban;
9. h.status kesehatan terkait malaria; dan
10. i.informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Informasi penyelenggaraan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan informasi mengenai pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya di Kampung.
(3)Data wilayah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mencakup:
1. a.profil Kampung;
2. b.peraturan Kampung;
3. c.kegiatan dan kinerja Kampung;
4. d.rencana dan anggaran;
5. e.laporan keuangan;
6. f.peta;
7. g.jumlah penduduk; dan
8. h.informasi lain yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada Kampung.
(4)Layanan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mencakup:
1. a.surat menyurat;
2. b.layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati;
3. c.layanan pengaduan masyarakat; dan
4. d.layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Profil Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang mencakup Data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001