DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 64 Tahun 2024

Nomor: 64
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan ……/3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ……/4
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7.Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pemungut adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua termasuk unit pelaksana teknis Badan yang melaksanakan pemungutan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparat Penunjang adalah pejabat dan pegawai pada instansi yang karena tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
9.Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah diantaranya Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
11.Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
15.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

(1)Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(2)Pemberian ……/5
(2)Pemberian Insentif ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi Pemungut;
2. b.semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut, Aparat Penunjang dan Pihak Lain;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Insentif bersumber dari penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi setiap penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Alat Berat;
4. d.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. e.Pajak Air Permukaan; dan
6. f.Pajak Rokok.

Pasal 4

(1)Insentif diberikan secara proporsional kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.SEKDA selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
4. d.Aparat Penunjang; dan
5. e.Pihak Lain yang menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
(2)Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.
(3)Penetapan Aparat Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Teknis pemberian dan pemanfaatan Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pimpinan instansi Pihak Lain.
(5)Proporsi pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
1. a.85% ……/6
2. a.85% (delapan puluh lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
3. b.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
4. c.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Papua sebagai Pihak Lain.
(6)Proporsi pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sebagai berikut:
1. a.92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
2. b.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b serta Pasal 4 ayat (6) huruf a dan huruf b setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
1. a.berstatus sebagai pegawai tugas belajar;
2. b.berstatus sebagai pegawai titipan;
3. c.berstatus menerima hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan berat;
4. d.berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
5. e.berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
6. f.berstatus terpidana;
7. g.mengambil cuti di luar tanggungan negara;
8. h.mengambil cuti besar;
9. i.diberhentikan sementara dari PNS;
10. j.diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
(2)Penghentian pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penganggarannya diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
(2)Badan menganggarkan besaran insentif dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercapainya realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan dengan besaran persentase sebagai berikut:
1. a.Triwulan I sebesar 20 % (dua puluh persen);
2. b.Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen);
3. c.Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima puluh persen);
4. d.Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya ketika telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4)Terhadap penerimaan pajak daerah triwulan IV yang telah mencapai realisasi 100% pada triwulan berkenaan maka Insentif Pemungutan atas pajak tersebut dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
(2)Pembayaran Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

……/8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9.Peraturan ……/3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ……/4
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7.Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pemungut adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua termasuk unit pelaksana teknis Badan yang melaksanakan pemungutan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparat Penunjang adalah pejabat dan pegawai pada instansi yang karena tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
9.Pihak Lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah diantaranya Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
11.Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
15.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
16.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

BAB II

INSENTIF

Pasal 2

(1)Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(2)Pemberian ……/5
(2)Pemberian Insentif ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi Pemungut;
2. b.semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut, Aparat Penunjang dan Pihak Lain;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Insentif bersumber dari penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi setiap penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Alat Berat;
4. d.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. e.Pajak Air Permukaan; dan
6. f.Pajak Rokok.

Pasal 4

(1)Insentif diberikan secara proporsional kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.SEKDA selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
4. d.Aparat Penunjang; dan
5. e.Pihak Lain yang menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
(2)Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.
(3)Penetapan Aparat Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Teknis pemberian dan pemanfaatan Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pimpinan instansi Pihak Lain.
(5)Proporsi pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
1. a.85% ……/6
2. a.85% (delapan puluh lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
3. b.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang; dan
4. c.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Papua sebagai Pihak Lain.
(6)Proporsi pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sebagai berikut:
1. a.92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) untuk Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
2. b.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SEKDA dan Aparat Penunjang.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
1. a.berstatus sebagai pegawai tugas belajar;
2. b.berstatus sebagai pegawai titipan;
3. c.berstatus menerima hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan berat;
4. d.berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
5. e.berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
6. f.berstatus terpidana;
7. g.mengambil cuti di luar tanggungan negara;
8. h.mengambil cuti besar;
9. i.diberhentikan sementara dari PNS;
10. j.diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
(2)Penghentian pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penganggarannya diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
(2)Badan menganggarkan besaran insentif dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercapainya realisasi penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan dengan besaran persentase sebagai berikut:
1. a.Triwulan I sebesar 20 % (dua puluh persen);
2. b.Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh persen);
3. c.Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima puluh persen);
4. d.Triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen).
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya ketika telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4)Terhadap penerimaan pajak daerah triwulan IV yang telah mencapai realisasi 100% pada triwulan berkenaan maka Insentif Pemungutan atas pajak tersebut dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
(2)Pembayaran Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

……/8