DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah dan sewa kendaraan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang ........../2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4.Pimpinan ......../3
4.Pimpinan DPRP ialah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRP.
5.Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRP sebagai wahana berhimpunnya Anggota DPRP.
6.Anggota DPRP ialah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRP.
7.Sekretaris DPRP, yang selanjutnya disebut SEKWAN ialah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRP yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRP dan selama menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRP.
8.Sekretariat DPRP, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah perangkat daerah yang membantu DPRP dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Selain penghasilan/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRP diberikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah dan sewa kendaraan yang berlaku.
(2)BesaranTunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang digolongkan kedalam kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 4

(1)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang kepada :
1. a.Ketua DPRP sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRP, sebesar Rp33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
3. c.Anggota DPRP sebesar Rp26.000.0000,- (dua puluh enam juta rupiah)
(2)Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Tunjangan perumahan dalam bentuk sewa rumah diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRP yang tidak menempati rumah jabatan atau rumah dinas atau rumah negara.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRP serta tidak dianggarkan pada APBD. Pasal ......./4

Pasal 5

(1)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang kepada :
1. a.Ketua DPRP sebesar Rp33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRP, sebesar Rp31.050.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
3. c.Anggota DPRP sebesar Rp27.500.0000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk sewa kendaraan kepada Pimpinan dan Anggota DPRP yang tidak memperoleh kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
(4)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipotong dari tunjangan transportasi yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRP serta tidak dianggarkan pada APBD.

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pembayaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRP diatur sebagai berikut :
1. a.bagi Pimpinan dan Anggota DPRP yang dipilih Periode 2019-2024 yang telah mengambil sumpah/janji, pembayaran tunjangan dimaksud terhitung mulai bulan November Tahun 2020; dan
2. b.bagi Anggota DPRP yang diangkat periode 2019-2024, pembayaran tunjangan dimaksud terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020.

BAB III

PENGELOLAAN BELANJA TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 7

(1)SEKWAN menyusun belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRP yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRP.
(2)Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRP dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRP yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai.
(3)SEKWAN mengelola belanja DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja DPRP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(2)Penyusunan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya. BAB ..…../5

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2020 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2020 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD DOREN WAKERKWA, SH BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002 Diundangkan di Jayapura pada tanggal .................2017 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ...... NOMOR ...... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH Pergub-Tunj.KomunikasiIntensif DPRP

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…